Pemkot Prabumulih Batalkan Pelaksanaan Belajar Tatap Muka di Sekolah, Ini Alasannya 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Keingingan Walikota Prabumulih H Ridho Yahya untuk membuka pembelajaran dengan tatap muka bagi pelajar SMP dan SMA Sederajat mulai Senin (31/8/2020), kembali kandas.

Penyebabnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi beberapa instansi terkait dengan Komisi 1 DPRD Prabumulih diputuskan agar pembelajaran secara tatap muka ditunda sesuai keputusan 4 menteri dan tetap diberlakukan sistem belajar Daring (Dalam Jaringan Internet).

"Benar ditunda, komisi 1 DPRD Prabumulih menyarankan agar mengevaluasi dan menunda pelaksanaan pembelajaran dengan tatap muka dan tetap dilaksanakan sistem Daring," ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Prabumulih, Hery Gustiawan kepada wartawan, Minggu (30/8/2020).

Hery menuturkan, dari hasil rapat koordinasi bersama Dinas pendidikan dan kebudayaan Prabumulih, dinas kesehatan serta dinas PPKBP3A diketahui jika kota Prabumulih berada dalam zona oranye.

• Kuota Internet Gratis Kemendikbud Tri 30GB 24 Jam Hanya Rp 1, Pendaftaran Sampai 31 Agustus 2020

"Dinas pendidikan menyatakan belum mengeluarkan edaran terkait rencana pelaksanaan belakat secara tatap muka, lalu dinas PPKBP3A mengaku telah koordinasi dengan KPAD dan menyebutkan jika Pemkot Prabumulih telah maksimal melakukan perlindungan kesehatan tapi yang menghawatirkan dari prilaku siswa itu sendiri," katanya.

Sementara Dinas Kesehatan dalam rapat itu jelas Hery menerangkan, Prabumulih berada di zona oranye.

Sesuai keputusan bersama empat menteri melarang proses belajar mengajar dengan sistem tatap muka.

"Untuk itu minta Dinas Kesehatan agar terap melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan secara berkala agar status zona orange di Prabumulih dapat kembali ke zona kuning, sehingga pelaksanaan proses belajar tatap muka dapat berjalan dengan baik," harapnya.

Sementara itu, Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengungkapkan keingingan pihaknya SMP hingga SMA/SMK menggelar pembelajaran tatap muka mulai Senin (31/8/2020) dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

• Kronologi Kebakaran di Lokasi Tambang Minyak Ilegal Muratara, Sudah Ditutup Masih Juga Beroperasi

"Keinginan kita agar SMP dan SMA sekolah tatap muka tetapi nampaknya setelah dikonsultasikan DPRD belum berkenan," ungkap Ridho.

Ridho menjelaskan, untuk tingkat SMP memang menjadi kewenangan Disdik Kabupaten dan Kota menentukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemik dengan menyiapkan sarana maupun prasarana.
"Sementara untuk SMA dan SMK memang menjadi kewenangan provinsi, tetapi Gubernur telah memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menentukan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi ini. Tentu sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, sarana prasarana untuk protokol kesehatan sudah kita siapkan," jelasnya.

Protokol kesehatan kata Ridho, tentu pihak sekolah harus menyiapkan dan pihaknya melalui instansi terkait akan terus melakukan monitoring maupun inspeksi terkait penerapan protokol kesehatan itu.

"Hasil pengawasan sekolah sudah melengkapi tetap cuci tangan, meja dan kursinya diatur jarak, siswa sekolah dibatasi, tenaga medis juga telah kita siapkan untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di protokol kesehatan ini namun dewan belum berkenan takut ada klaster baru," bebernya.