Karhutlabun di Sumsel

"Saya Tak Punya Uang", Pengakuan Pembakar Lahan di Banyuasin dan OKI, Kini Ditangkap

Menurut tersangka Surasmo (30), ia sengaja membakar karena tidak ada uang untuk membayar orang guna membuka lahan.

Penulis: M. Ardiansyah | Editor: Weni Wahyuny
Tribun Sumsel/ M Ardiansyah
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi didampingi Dir Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setyawan saat jumpa pers penangkapan enam pembakar lahan di Sumsel, Jumat (17/7/2020) 

Tersangka Hasnah (66) warga Dusun III Desa Karang Agung Kecamatan Abab PALI untuk di tanami karet.

Tersangka Muryati (65) warga Dusun III Desa Karang Agung Kecamatan Abab PALI untuk di tanami karet.

Tersangka Almiyati (46) warga Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab PALI untuk ditanami karet.

Menurut Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi didampingi Dir Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setyawan, keenam tersangka yang ditangkap tangan tengah melakukan pembakaran lahan rentang waktu dari tanggal 1 hingga 17 Juli.

"Ada 6 lokasi di tiga wilayah terjadi pembakaran. Empat ada di Kabupaten PALI, satu di OKI dan satu di Banyuasin. Para tersangka ini, sengaja membakar untuk membuka lahan yang nantinya akan digunakan untuk perkebunan," ujarnya, Jumat (17/7/2020).

Para tersangka melakukan pembakaran baik siang maupun malam hari.

Pembakaran dilakukan dengan cara menyiramkan minyak dan menyulut lahan yang akan dibakar menggunakan korek.

Akan tetapi, ada pula yang terlebih dahulu dengan cara di tebas baru dilakukan dibakar.

Menurutnya, Polda Sumsel sudah melakukan langkah untuk pencegahan dan antisipasi terkait karhutla di wilayah Sumsel.

Mulai dengan menyebar maklumat Kapolda tentang larangan membakar untuk membuka lahan.

Rata-rata para tersangka ini sudah melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan perkebunan seluas 1 hektare hingga 5 hektare.

"Kami ingatkan baik itu perorangan maupun korporasi, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sengaja ataupun lalai, akan tetap di proses hukum baik itu perorangan maupun korporasi. Kami bisa kenakan pasal 108 UU Lingkungan Hidup dan pasal 188 KUHP," jelasnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved