Presiden Jokowi Janjikan Sopir Taksi, Kernet Bus Dapat Rp 600 Ribu Selama 3 Bulan

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi kembali memberikan janji.

Kali ini Jokowi berjanji memberikan uang kepada sejumlah sopir taksi

Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 197.000 sopir taksi, kernet, serta sopir bus dan truk akan diberikan insentif sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020).

Program pemberian insentif bagi para sopir taksi, sopir serta kenek bus dan truk itu dilakukan oleh Polri melalui program keselamatan.

Dana yang dianggarkan untuk program tersebut mencapai Rp 360 miliar.

"Ini seperti program kartu prakerja yang mengombinasikan bansos dan pelatihan. Targetnya 197.000 pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kenek.

Akan diberikan insentif Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 360 miliar," kata Jokowi.

Sebelumnya Jokowi secara resmi juga mengumumkan pemberian bantuan sosial berupa paket sembako bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi.

Bantuan ini diberikan kepada warga yang ekonominya terdampak oleh penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Untuk di DKI Jakarta, bansos sembako akan diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga.

Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan.

"Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga.

Jumlah besarannya sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan.

"Total angaran Rp 1 triliun rupiah," kata Jokowi.

Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini.

Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan adalah Rp 1,8 Juta.

Sri Mulyani Sakit Perut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap merasakan resah lantaran harus ikut bertanggung jawab mengakodomodasi janji- janji kampanye Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Kata Sri Mulyani, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran.

Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu.

Dicontohkannya, salah satu janji kampanye yang cukup membuatnya risau adalah kartu pra-kerja.

Sebabnya, Jokowi memberikan janji untuk memberikan kartu pra-kerja kepada kepada 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun.

"Salah satu yang di-promise Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya 'Pak ini gimana caranya?' kemudian Pak Presiden bilang 'Udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu," ucap Sri Mulyani menirukan jawaban Jokowi saat itu, di Jakarta, Kamis (31/1/2020).

"But that's the beauty of election. Nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga enggak mau kalah, menggratiskan yang lainnya. Saya jadi sering sakit perut," katanya lagi.

Dalam program tersebut, pengangguran bisa mendapatkan gaji dan manfaat lain yang nilainya mencapai Rp 7 juta per orang.

Program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi-Ma'ruf untuk mengurangi angka pengangguran, khususnya pengangguran yang berasal dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Para pemilik kartu pra-kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah.

Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan. Kartu pra-kerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya.

Dikutip dari Data Kementerian Keuangan, pengertian kartu pra-kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).

Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK.

Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.

Tujuan program kartu pra-kerja adalah mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.

Sejak Kampanye BUMN maupun perusahaan swasta nantinya akan dilibatkan dalam program tersebut.

Selain itu, balai latihan kerja (BLK) yang sudah ada juga bisa dilibatkan dalam memberi pelatihan ini.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku tak memiliki perhitungan untuk mengalokasikan program tersebut ke dalam anggaran.

Untuk itulah, Sri Mulyani segara melakukan perhitungan dalam proses realisasi program tersebut. Dan proses yang dibutuhkan menjadi lebih singkat karena bantuan teknologi.

“Cepet cari supply demand-nya, untungnya crowdsourcing untuk ide itu cepat,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan