Pembantu Presiden Jokowi Ungkap Dana Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Belum Dialokasikan
Basuki mengungkapkan, dana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur, belum dialokasikan. Sebab, payung hukum atau undang-undang (UU)
lihat foto
Danis menegaskan, hingga saat ini, Kementerian PUPR belum mengalokasikan anggaran sepeser pun, karena aspek regulasinya belum ada.
Aspek regulasi yang dimaksud adalah UU IKN yang saat ini masih dibahas.
UU IKN ini merupakan syarat bagi Kementerian PUPR untuk dapat mengeluarkan dana pembangunan infrastruktur.
"Namun demikian, sebagai uang muka saja, kebutuhan dananya bisa diambil dari revisi anggaran Kementerian PUPR yang ada," kata Danis.
Adapun perkembangan Program Kerja Kementerian PUPR dalam membangun IKN melalui kelompok kerja infrastruktur saat ini tengah melakukan finalisasi urban design, atau desain perkotaan.
Desain final diambil dari hasil kolaborasi pemenang Sayembara Gagasan Desain IKN yang ditargetkan selesai pada pertengahan pertengahan Mei 2020.
"Desain perkotaan ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)," imbuh Danis.
Nantinya, urban design yang disusun oleh Kementerian PUPR akan menjadi acuan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan IKN.
Selain membangun jalan akses, Kementerian PUPR juga bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), permukiman, dan perumahan.
Baik di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 5.644 hektar, Kawasan Ibu Kota Negara seluas 56.180 hektar, dan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara seluas 256.142 hektar.
Adapun untuk pengembangan infrastruktur SDA, Danis menuturkan, akan dibangun lima bendungan yakni Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Batulepek, Bendungan Selamayu, Bendungan Beruas, dan Bendungan Safiak.
Selain itu, juga dibangun pengendali banjir, drainase utama, dan penyediaan air baku.
Sementara untuk sektor perumahan, dan permukiman akan dibangun infrastruktur berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengolahan air limbah, sistem pengelolaan sampah, dan sistem pemadam kebakaran.
Adapun jumlah hunian untuk memenuhi kebutuhan 182.462 jiwa dalam hitungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sebanyak 2.356 rumah tapak, dan 1.280 unit rumah susun.
"Hunian tersebut menempati lahan seluas 479 hektar," tuntas Danis.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Ungkap Dana Pembangunan Ibu Kota Baru Belum Dialokasikan"
![[FULL] Tanda Tanya Kursi Kosong Kabinet Prabowo, Pakar: Penting Jangan Orang yang Terseret Hukum](https://img.youtube.com/vi/UDBWcPvzbx0/mqdefault.jpg)
