Pilkada OKU Timur 2020

Sudah Habiskan Waktu Sosialisasi, Ini Tanggapan Meilinda Tentang Penundaan Pilkada Serentak 2020 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 dipastikan ditunda, termasuk 7 Kabupaten se-Sumsel akibat virus Covid-19.=

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Bakal calon Wakil Bupati OKU Timur, Meillinda 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 dipastikan ditunda, termasuk 7 Kabupaten se-Sumsel akibat virus Covid-19.

Bakal calon Wakil Bupati OKU Timur, Meillinda, mengaku menyerahkan pada aturan yang ada.

"Sepanjang itu aturan, tidak ada masalah bagi kami," kata Meillinda, Selasa (31/3/2020).

Dijelaskan adik kandung Gubernur Sumsel Herman Deru ini, pihaknya akan mengikuti aturan yang ada.

Jika tahapan kembali dimulai mereka akan kembali blusukan ke masyarakat.

Termasuk apa yang telah mereka habiskan dikurun waktu sosalisasi hal itu tidaklah jadi masalah baginya.

"Tidak ada masalah, kami tetap akan blusukan nantinya. Tapi sekarang sedang diarang untuk kumpul massa, karena Corona/Covid-19 ini," terang wanita yang akan berpasangan dengan Feri Antoni (wakil bupati OKUT saat ini).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Kelly Mariana mengatakan, penundaan pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, termasuk 7 Kabupaten se Sumsel akibat virus Covid-19, merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Kelly, berdasarkan hasil rapat komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP dipastikan Pilkada 2020 ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

"Surat yang beredar, sudah bisa kita artikan, bahwa Pilkada serentak 2020 resmi ditunda," kata Kelly, Senin (30/3/2020).

Pada surat kesimpulan tersebut, mencakup 4 poin, komisi II menyetujui penundaan Pilkada serentak 2020.

Nantinya Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR RI.

Poin ketiga, pemerintah diminta untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Perppu, serta Pemda yang melaksanakan Pilkada untuk merealokasikan dana Pilkada yang belum terpakai untuk penanganan pandemi covid 19.

"Pilkada 2020 dianggap berlangsung sampai tahapan penundaan sekarang, dan nantinya tahapan akan dilanjutkan, jika sudah ditetapkan hari pencoblosan baru, yang dinamakan pemilu lanjutan atau pilkada lanjutan," terangnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved