Mabes Polri Umumkan Muratara Masuk Kelompok 7 Kabupaten Rawan saat Pilkada Serentak 2020

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah memetakan sejumlah daerah yang dinilai rawan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang berlangsung di 270 daerah.

Daftar daerah rawan itu dirilis dan disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menjadi daerah yang masuk dalam daftar nasional daerah rawan pada Pilkada serentak 2020 tersebut.

Berdasarkan data Polri, pada Pilkada provinsi ada sembilan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Antara lain, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Utara, Jambi dan Kalimantan Tengah.

Pada Pilkada kota dengan tingkat kerawanan tertinggi berada di tiga daerah, yaitu Tomohon, Bitung, dan Tangerang Selatan.

• Dari Beragam Latar Belakang, PPK Pilkada Serentak di Sumsel Dilantik 29 Februari

Sementara di tingkat kabupaten, ada tujuh daerah paling rawan, yakni Nabire, Timor Tengah Utara, Keerom, Manggarai Barat, Sumba Barat, Tojo Una-Una, dan Musi Rawas Utara (Muratara).

Menanggapi kabar Pilkada Muratara masuk daftar nasional daerah rawan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat angkat bicara.

Ketua Bawaslu Muratara, Munawir menduga, Polri memetakan Kabupaten Muratara masuk daerah rawan itu berdasarkan rekam jejak dari Pilkada sebelumnya.

"Mungkin Polri melihat dari Pilkada 2015, kalau Pilkada 2020 ini untuk di Sumsel justru Muratara lebih aman dibandingkan daerah lain," kata Munawir, Rabu (12/2/2020).

Pihaknya optimis bisa menghilangkan rekam jejak negatif tentang Kabupaten Muratara yang dinilai rawan oleh Mabes Polri tersebut.

• Adu Kekuatan Empat Kandidat di Pilkada Muratara 2020, Akisropi Kembali Bertempur

Hal ini kata Munawir harus menjadi pemacu semangat semua pihak untuk menyukseskan Pilkada 2020 yang aman, damai dan tertib.

"Kita optimis menunjukkan ke publik, bahwa Muratara bukan lagi daerah rawan, ini harus menjadi pemacu bagi kita semua," katanya.

Munawir menambahkan, pihaknya terus sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Muratara agar menciptakan kedamaian pada Pilkada 2020 ini.

Bawaslu juga mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif dalam mengawal jalannya proses demokrasi di Muratara.