Pilkada Ogan Ilir

Gugatan Uji Materi Ahmad Wazir Noviadi Ditolak MK, KPU Masih Persilakan Ovi Maju di Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mempersilahkan Ahmad Wazir Noviadi, untuk maju mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ahmad Wazir Noviandi. 

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mempersilahkan Ahmad Wazir Noviadi, untuk maju mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Ogan Ilir. Sebab, KPU masih berpegang pada PKPU Nomor 18 tahun 2019.

"Jadi hasil diskusi saya dengan KPU RI, yang pertama menggunakan narkoba yang permah menggunakan narkoba itu boleh. Asal inkrah, mau penjara atau rehab. Soal bisa mencalon, ya bisa. Silahkan. Jadi itu kesimpulannya," ujar Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi, Amran Muslimin, saat Sosialisasi tentang Tahapan Pilkada 2020, di Gedung LPMP Ogan Ilir Kamis (19/12/2019).

Ia mengaku telah berdiskusi dengan KPU RI dan lembaga terkait, soal penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi pihak Ahmad Wazir Noviadi beberapa waktu lalu.

Gugatan itu, tentang uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yang mana dalam Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina.

"Maka logika hukum yang sederhana, siapa yang pernah berjudi, tertangkap dan diadili, ga bisa nyalon. Begitupun seterusnya. Nah, yang digugat itu kan pasal itu. Maka dijawab MK, ga bisa kami hilangkan. Tapi dalam kesimpulan, terhadap pengguna narkoba, apabila dihukum pidana dan rehab dia tetap bisa nyalon," ungkapnya.

Terlepas dari hal itu, KPU Provinsi Sumsel dan KPU Kabupaten Ogan Ilir tetap mempersilahkan jika Ahmad Wazir Noviadi mencalonkan diri dalam Pilkada 2020 nanti. Sebab pihaknya tetap berpegang pada PKPU Nomor 18, yang mengatur tentang pencalonan.

"Ada 2 dalam PKPU Nomor 18 itu yang ga boleh, yaitu bandar narkoba dan kejahatan seksual anak. Ketika tidak tercantum di sana, maka kami tidak berkomentar banyak. Silahkan," tambah Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir, Massuryati.

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Pemohon dalam perkara ini adalah mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi. Ahmad diketahui hanya menjabat selama satu bulan sebagai bupati, karena pada Maret 2016 lalu, ia kedapatan memakai narkoba.

Atas perbuatannya, Ahmad dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi selama enam bulan. Ia pun kini hendak mencalonkan diri kembali di Pilkada 2020. (mg5)

Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved