Namanya Terseret Kasus Suap Ahmad Yani, Ini Reaksi Plt Bupati Muara Enim Juarsah

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sidang pembacaan dakwaan Robi Okta Fahlevi (35), mengungkap sejumlah fakta baru.

Robi Okta Fahlevi (35) adalah Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas & Co. terdakwa kasus suap Bupati Muara Enim Ahmad Yani.

Saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan di Sidang Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (20/11/2019), terungkap fakta aliran dana suap itu.

Penerima uang sebesar Rp 22 miliar tak hanya Bupati (nonaktif) Ahmad Yani. Dakwaan Jaksa Penuntut KPK menyebut nama-nama pejabat lain di Pemkab dan DPRD serta rincian peran mereka.

Dalam dakwaan yang sama sekali tidak dibantah oleh terdakwa.

• JPU KPK Sebut Ini Kecurangan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani Loloskan Pemenang Proyek 130 Miliar

JPU menyebut Wakil Bupati Muaraenim H Juarsah (sekarang Plt Bupati Muaraenim) juga turut menerima aliran dana sebesar Rp 2 miliar.

Saat dikonfirmasi semalam, Pt Bupati Muaraenim, Juarsah mengaku tidak tahu menahu terkait apa yang disebutkan Robi dalam persidangan tersebut.

Ia tampak menghindar saat di temui Tribunsumsel.com disela-sela kesibukannya menghadiri kegiatan malam puncak HUT kabupaten Muaraenim.

"Nah dak tau kito, kito dak tau," ungkapnya singkat dan langsung meninggalkan lokasi acara.

Berdasarkan dakwaan itu, uang suap tersebut berasal dari dana sebesar Rp12,5 miliar dari Terdakwa yang merupakan bagian komitmen fee 10% untuk Ahmad Yani.

• Sidang Suap Bupati Muara Enim : 22 Anggota DPRD Disebut Dapat Aliran Dana Pengusaha Robi

"Adapun komitemen 10 persen untuk Ahmad Yani, oleh Elfin MZ Muchtar diberikan kepada H Juarsah sebesar Rp 2 miliar atas arahan Ahmad Yani," ujar JPU KPK membacakan dakwaan dihadapan majelis hakim.

Ahmad Yani juga mengarahkan agar bagian lain dari fee 10% itu juga diberikan ke 22 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dengan total nilai sebesar Rp4.850.000.000.

"Tujuannya tak lain sebagai pelancar dari 16 paket proyek terkait Dana Aspirasi DPRD di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019," ujar JPU.

Berdasarkan kesepakatan awal, selain memberikan fee sebesar 10% ke Ahmad Yani, terdakwa Robi juga sepakat untuk memberikan fee 5% ke pejabat lain.

Adapun rincian pemberian fee 5% yang dibagikan tersebut yaitu pertama diberikan kepada Elfin Mz Muchtar selaku PPK. Dengan realisasi pemberian fee sejumlah Rp2.695.000.000.

Kedua diberikan kepada Ramlan Suryadi selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Dengan realisasi pemberian komitmen fee sejumlah Rp1.115.000.000.

• Cara Buat NPWP Online Terbaru 2019 (Tutorial), Mudah dan Tidak Ribet, Siapkan Email Aktif

Ketiga diberikan kepada Ilham Sudiono selaku Ketua Pokja IV. Dengan realisasi pemberian komitment fee sejumlah Rp1.510.000.000.

Keempat diberikan kepada Aries HB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Dengan realisasi pemberian fee seluruhnya sejumlah Rp3.031.000.000.

"Seluruh pemberian dana tersebut dilakukan secara bertahap oleh terdakwa," ujar JPU.

Saat ditemui setelah persidangan, JPU KPK Muhammad Asri Ridwan mengatakan, selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, nama-nama yang diduga ikut menerima dana hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Namun tidak menutup kemungkinan akan adanya penetapan tersangka baru dalam proses penyidikan yang masih terus berlanjut hingga kini.

"Nama-nama lain yang ikut menerima aliran dana berkaitan dengan proyeksi PUPR Muara Enim, semuanya sudah kami paparkan secara jelas dalam dakwaan."

"Namun status mereka masih sebagai saksi. Mengenai status itu dapat dilihat pada pemeriksaan saksi sejauh mana keterkumpulan alat bukti. Sebab kita semua menyidangkan berdasarkan alat bukti," ujarnya.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, KPK telah memblokir rekening pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
"Memang sudah ada permintaan untuk membuka blokir, namun akan dikaji dulu sejauh mana relevansinya dengan alat bukti kita," jelasnya.

Terdakwa Robi memutuskan untuk tidak mengajukan esepsi atas dakwaan terhadap dirinya. Untuk itu agenda sidang pekan depan akan digelar dengan mendengarkan keterangan saksi.

"Kemungkinan sidang selanjutnya kami akan menghadirkan 5 sampai 10 saksi," ujarnya.

Atas perbuatannya, JPU menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Bongbongan Silaban yang bertindak sebagai hakim ketua bersama Abu Hanifah dan Junaidah yang bertindak sebagai hakim anggota, menunda sidang ini pada Selasa pekan depan.