Pilkada Serentak Sumsel 2020

Anita Berharap Ada Perempuan Berani Maju Pilkada Serentak di Sumsel Tahun 2020

Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, berharap ada perempuan ikut Pilkada 7 Kabupaten di Sumsel pada 2020

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati 

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG-Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, berharap ada perempuan ikut Pilkada 7 Kabupaten di Sumsel pada 2020.

Ia minta perempuan harus bisa menunjukkan keberanian untuk memimpin.

Hal ini diungkapkan Anita, disela- sela acara hasil riset pemilu serentak 2019 untuk caleg provinsi Sumsel oleh MH Thamrin Associates, di Volum Cafe Resto & Social House.

"Diharapkan di Pilkada tujuh Kabupaten di Sumsel 2020 ini, ada sosok perempuan bertarung. Memang sulit saat ini, namun perempuan harus berani," kata Anita.

Menurut Anita, ia selaku perempuan pertama yang memimpin DPRD Sumsel.

Bisa membuktikan jika perempuan dan laki- laki saat ini sama dalam kedudukan tapi tidak menyalahi kodrat yang ada.

Sosok Yuliana dan Yeni Risnawati, Dua Tokoh Perempuan Berniat Ikut Pilkada Muratara 2020

"Memang ini jadi sejarah DPRD Sumsel ketuanya perempuan. Dan ini harus kita uji dalam 5 tahun, bagimana dipimpin seorang perempuan."

"Memang ada anggapan selama ini, jika perempuan dibilang cengeng dan tidak mampu. Saya diperintahkan Golkar, perempuan memang dituntut jangan menunggu haknya diberikan, tapi meraih dengan menunjukan jika kita mampu dan siap. Kita tunjukan jika perempuan mampu untuk memegang amanah," tegasnya.

Ditempat yang sama, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, Kelly Mariana menilai, masih perlu pendidikan politik di masyarakat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi legislatif.

Meski pada pemilu legislatif 2019 ini jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan ada peningkatan, namun belum terlalu signifikan.

"Kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan pileg 2019 memang termasuk regulasi baru. Tapi partai politik sudah memenuhi syarat tersebut untuk lolos jadi peserta pileg 2019."

"Akan tetapi, di masyarakat masih menganggap bahwa perempuan yang mencalonkan diri masih dianggap belum mampu berpolitik," jelas Kelly.

Oleh karena itu, menurutnya penting dilakukan pendidikan politik untuk masyarakat agar perempuan tidak hanya dianggap bisa mengurus masalah yang umum saja.

Namun juga mampu ikut serta berpolitik.

"Tapi, PR nya sekarang calon perempuan juga harus punya strategi bagaimana agar masyarakat bisa percaya untuk memilihnya di kontestasi pileg," katanya.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved