Partai Gerindra Dapat Jatah Kursi Menteri Jokowi, Puan Maharani Jelaskan Hal tak Terduga
Partai Gerindra Dapat Jatah Kursi Menteri Jokowi, Puan Maharani Jelaskan Hal tak Terduga
lihat foto
Partai Gerindra Dapat Jatah Kursi Menteri Jokowi, Puan Maharani Jelaskan Hal tak Terduga
TRIBUNSUMSEL.COM - Sinyal Partai Gerindra akan bergabung dengan pemerintah, dengan menempatkan kadernya sebagai Menteri Jokowi terus berembus kencang.
Digadang-gadang, jatah kursi Menteri untuk Gerindra setelah adanya komunikasi politik antara kedua pimpinan partai yaitu Prabowo dengan Megawati.
Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II.
• Harga Karet Anjlok, Petani Beralih Profesi Jadi Pemburu Harta Karun di eks Lahan Karhutla Cengal OKI
Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.
Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.
"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," lanjut Puan.
Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif Presiden, namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.
"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.
Sementara, mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung presiden.
"Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai prerogatif Presiden," imbuh dia.
Diberitakan, Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah.
Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Joko Widodo.
Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.
