Banyak Ditolak Elemen Masyarakat, Politisi Gerindra Ikut Kritisi, Sebut RKUHP Perlu Direvisi Ulang

TRIBUNSUMSEL.COM - Maraknya demo mahasiswa terkait penolakan RUU KUHP, disikapi oleh anggota DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono.

Dia mengapresiasi terhadap aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh mahasiswa secara serentak di berbagai kota di Indonesia.

"Mahasiswa ini murni dari pemikiran. Karena mereka berada di tengah masyarakat. Bukan gerakan politik," ujarnya.

Menurut dia selain penolakan terhadap RKUHP yang dilakukan mahasiswa saat ini adalah menuntut adanya perbaikan perekonomian di Indonesia.

Karena bagaimana pun juga itu akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran studi yang saat ini tengah ditempuh oleh mahasiswa.

Kepada pemerintah Bambang berharap agar aspirasi mahasiswa ini bisa diakomodir serta harus disikapi.

"Jangan disikapi dengan permusuhan. Karena bagaimana pun juga mereka adalah generasi muda calon pemimpin masa depan bangsa," tegas pria kelahiran Surabaya ini.

Terkait RKUHP sendiri Bambang mengakui di dalamnya masih perlu ada yang direvisi. "Karena masih banyak yang belum jelas.

Masih berada di zona abu-abu. Ini bisa menjadi celah untuk terjadinya transaksi di dunia hukum kemudian hari," tegasnya.

Bambang kemudian mencontohkan tentang adanya hukum adat.

Hukum adat ini harus dijelaskan merujuk pada hukum adat yang mana serta berlaku untuk siapa.

Karena di Indonesia ada ratusan suku berbeda yang memiliki adat berbeda-beda juga.

Bambang juga menyinggung perihal RKHUP tentang Pers. Di mana dalam RKUHP mengkritik pemerintah serta presiden bisa diancam dipidana.

"Batasan hukumnya tidak jelas. Masih bisa diplintir," lanjut politisi dari Partai Gerindra ini.

Tentang aborsi yang dianggap melanggar hukum juga belum dijelaskan batasannya.