Karhutla 2019

PMII Demonstrasi Saat Pelantikan Anggota DPRD Ogan Ilir, Minta Percepat Penanganan Karhutla

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa saat berlangsungnya pelantikan

PMII Demonstrasi Saat Pelantikan Anggota DPRD Ogan Ilir, Minta Percepat Penanganan Karhutla
Sripo/ Resha
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa saat berlangsungnya pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (18/9/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA-Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa saat berlangsungnya pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (18/9/2019).

Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah isu yang terjadi di tengah masyarakat.

Pertama, yaitu soal Full Day School yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.

"Full Day school seperti yang kita lihat, diterapkannya itu sampai jam 4 atau setengag 5 sore."

"Kami melihat itu justru akan menghilangkan lapangan pekerjaan khusus guru ngaji," ujar Koordinator Aksi, Najamuddin.

Kualitas Udara di Palembang Masuk Kategori Sangat Tidak Sehat, Kurangi Aktivitas di Jam Ini

Selain itu, mereka juga membawa isu krusial seperti penanganan Kebakaran Lahan di Ogan Ilir, Konflik Agraria oleh PTPN 7 Cinta Manis, transparansi pembangunan infrastruktur serta penerimaan pegawai di lingkungan Pemkab Ogan Ilir.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta kepada DPRD Ogan Ilir terpilih periode 2019 - 2024 juga lebih peduli dengan masyarakat.

Seperti memberikan bantuan kepada masyarakat saat kekeringan, dan lain-lain.

"Agar apa yang jadi tuntutan kami dapat menjadi aspirasi. Masalah-masalah itu urgent sekarang, realitanya seperti itu. Kita harap segera direalisasikan," jelasnya.

BREAKING NEWS, Ditemukan Tulang dan Tengkorak Manusia di Kebun Anggota DPRD Sumsel

Sementara itu, Anggota Komisi 4 DPRD Ogan Ilir Ahmad Yadi turun langsung menanggapi para massa tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya sudah berupaya menyampaikan permasalahan yang menjadi aspirasi tersebut, ke instansi terkait.

"Kami sudah menyurati Kementrian Pendidikan, bahwa di daerah belum tentu cocok diterapkan kebijakan full day school itu. Karena, masih banyak sekolah berbentuk Diniyah," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga telah mengupayakan beberapa tuntutan dalam aksi tersebut, beberapa waktu sebelumnya.

Seperti soal penanggulangan bencana kebakaran lahan, dan lain-lain.

"Kita sudah semaksimal mungkin, 2014 sampai 2019 sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan sudah dimasukkan ke anggaran bencana tanggapan darurat," jelasnya. (SP/ Resha)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved