Mulai 1 Januari 2019 Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Dikabarkan Tak Bisa Urus SIM

Beredar kabar Mulai 1 Januari 2019 penunggak iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa urus SIM, Ini Penjelasan BPJS

Instagram
BPJS Kesehatan bantah 8 penyakit tak ditanggung 

"Ya, mudah-mudahan ada solusi dengan dukungan semua pihak, sehingga masyarakat yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan tetap berjalan. Kita akui, program BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat," kata Harmoko saat dihubungi, Sabtu (17/11).

Ia menambahkan, munculnya defisit BPJS Kesehatan karena terdapat beberapa temuan pada masyarakat, yakni ogah membayar iuran dan terkadang membayar hanya saat membutuhkan layanan kesehatan.

"Ya, mungkin diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli. Program BPJS Kesehatan ini sistemnya gotong royong. Jadi, jangan ketika butuh barulah mendaftar sebagai peserta. Ketika sudah sembuh, enggak lagi mau membayar iuran. Hal inilah yang menimbulkan tunggakan-tunggakan pembayaran," ujarnya.

Ia menambahkan, meski dalam kondisi defisit, Harmoko tak memungkiri RS Martha Friska masih didominasi masyarakat yang berobat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Sebab, selain memudahkan masyarakat, BPJS Kesehatan juga saat ini sudah memberlakukan rujukan online.

"Sekarang kan sudah berlaku rujukan online yang lebih menguntungkan masyarakat yang dapat memilih rumah sakit yang lebih dekat dari tempat tinggal. Mudah-mudahan permasalahan ini dapat segera dicari solusinya," katanya.

Pada November 2017 lalu, RS Martha Friska Multatuli sempat tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penyebabnya, ada beberapa klausul yang tidak dapat disepakati antara pihak BPJS Kesehatan dengan rumah sakit saat menandatangani kontrak, dan pelanggaran ketidaksesuaian administratif penagihan klaim.

Ketua Asosiasi Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Sumatera Utara Parlindungan Purba mengimbau kepada seluruh rumah sakit swasta agar tidak cenderung berpegang kepada layanan BPJS Kesehatan.

"Jangan hanya mengandalkan layanan BPJS Kesehatan. Permasalahan BPJS Kesehatan sudah nasional. Kami juga sudah komunikasi dan mudah-mudahan dapat segera diselesaikan. Kami juga mengimbau rumah sakit agar lebih berinovasi," ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya rumah sakit swasta juga menciptakan jasa pelayanan inovatif, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mau berobat tanpa harus ke luar negeri.

"Kami akan meningkatkan mutu pelayanan dan lebih inovatif, sehingga bagaimana caranya pasien-pasien percaya berobat di rumah sakit. Semoga ke depan kami lebih mampu memberikan pelayanan yang terbaik," ujarnya.

Terpisah, Humas RS Pirngadi Edison Peranginangin mengaku, pasien yang berobat di rumah sakit tersebut juga didominasi peserta BPJS Kesehatan.

Meski demikian, ia tidak dapat memastikan, apakah terjadi penurunan jumlah, ketika masalah defisit di tubuh BPJS Kesehatan.

"Dari dulu memang didominasi peserta BPJS Kesehatan. Soal berkurang pasien yang menggunakan layanan ini, saya enggak bisa bahas. Saya sebagai pribadi anggota BPJS Kesehatan. Kami kan setiap bulan potong gaji untuk iuran BPJS Kesehatan. Kalau keluar (dari peserta BPJS Kesehatan), malah enggak bisa," ucapnya. (tio/ase)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved