TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%.

Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 1 November 2018.

Penetapan upah minimum 2019 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Perhitungan yang dilakukan dengan asumsi kenaikan UMP di seluruh provinsi adalah rata, yakni 8,03%.

Lalu kenaikan UMP dijumlahkan dengan UMP 2018.

Berikut hasil simulasi kenaikan UMP maka UMP Sumatera Selatan naik 8,03% atau Rp 208.458 dari UMP 2018 Rp 2.595.995 menjadi Rp 2.804.453.

Menanggapi keputusan tersebut Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Selatan (Sumsel) Alex K Eddy mengatakan masalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah menjadi masalah rutin setiap tahun sehingga industri sudah harus mengantisipasinya.

Alex enggan mengamini ataupun menolak besaran kenaikan UMP sembilan persen seperti yang telah ditetapkan Menteri Tenaga Kerja.

"Kami tidak pada posisi keberatan atau tidak karena ini sudah merupakan keputusan pemerintah," ujarnya pada Tribun, Kamis (18/10).

Dikatakannya kenaikan upah juga banyak keterkaitannya dengan hal lain misalnya bagaimana membuat industri karet lebih efisien untuk menutupi kenaikan ongkos produksi ini.