Terkesan "Tidur" dan Diduga Tidak Netral, Panwaslu Didemo Puluhan Warga di Prabumulih

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Puluhan masyarakat kota Prabumulih yang mengatasnamakan diri Komunitas Kawal Pilkada Prabumulih, melakukan aksi demo di kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Prabumulih, Rabu (9/5/2018).

Masa yang diperkirakan sekitar 20 orang itu sebelum menyampaikan tuntutan di depan Gedung Panwaslu kota Prabumulih di Jalan Padat Karya Gunung Ibul, berkumpul di depan biliar Venus dan berjalan menuju gedung panwas.

Dalam aksi yang dipimpin koordinator lapangan Doni Andreas dan Hatta itu para pendemo menilai panwas terkesan tidur dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengawas pilkada.

"Panwas ini terkesan tidur dan diduga tidak netral dalam menjalankan tugas, untuk itu kami mempertanyakan hal itu," tegas koordinator lapangan aksi demo, Doni Andreas didampingi Hatta dihadapan komisioner Panwas Prabumulih.

Dalam aksi itu juga para pendemo menyampaikan beberapa poin antara lain mendesak pemerintah kota Prabumulih dan KPUD Prabumulih untuk memastikan agar daftar pemilih tetap sungguh-sungguh menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga untuk memilih.

"Kami meminta penyelenggara pilkada (KPUD, Panwaslu, dan DKPP) agar mampu melaksanakan tugas menyelenggarakan Pilkada dengan lebih demokratis, berdasarkan azas luber, jujur dan adil serta mengedepankan independensi maupun netralitas sebagai penyelenggara pilkada," koar Doni dan Hatta dalam orasinya.

Doni mengatakan, KPUD Prabumulih diminta agar segera mensosialisasikan aturan pemilihan satu pasangan calon kepada masyarakat kota Prabumulih dan meminta Panwaslu segera mengusut indikasi pelanggaran pilkada baik oleh perangkat penyelenggara pelaksana pilkada maupun pihak-pihak lain.

"Meminta agar DKPP dapat menindak tegas dan mengusut indikasi netralitas KPUD Prabumulih dan kami meminta penyelenggara pilkada akan melakukan transpirasi penggunaan anggaran, penyampaian keterbukaan penggunaan anggaran agar dapat disampaikan kepada masyarakat secar luas melalui media," tuturnya.

Lebih lanjut pendemo juga meminta Panwas bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi etika dan sumpah jabatan dan melaksanakan tahapan-tahapan pilkada dengan baik dan sesuai Time-line yang telah ditetapkan. "Panwas kami minta bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan berpihak atau tidak netral," harap Doni.

Menanggapi itu Ketua Panwaslu kota Prabumulih, Herman Julaidi SH MH mengatakan tidak benar panwas kota Prabumulih tidur karena sejak dilantik selalu melakukan tugas dan tahapan sesuai petunjuk perundang-undangan.

"Tidak benar kami tidur, makanya tadi kami sampaikan jangan menilai dari satu titik saja tapi keseluruhan. Kami menjamin sampai detik ini kami netral, jika kami tak netral silahkan laporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-red)," tegasnya.

Herman menuturkan, untuk melapor ke pihaknya atau melaporkan panwas ke DKPP harus memiliki bukti dan data akurat, disebabkan pihaknya juga bisa melaporkan balik jika memang ada oknum-oknum yang sengaja akan mengadu domba atau membuat situasi pilkada di Prabumulih tidak kondusif.

"Jangan sampai melapor itu fitnah karena bisa jadi kena tuntut balik, lalu mengenai sosialisasi satu pasangan calon perlu disampaikan jika panwas bersama KPU dan Kesbang Pemkot Prabumulih terus rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat bahkan sampai saat ini," katanya

Disinggung sudah berapa banyak pelanggaran yang ditemukan panwas, Herman mengatakan ada dua mengenai netralitas ASN dan penggunaan mobil dinas namun tidak memenuhi syarat.

"Baru-baru ini ada laporan relawan kolom kosong ke bawaslu Provinsi dan dilimpahkan ke kita untuk ditindaklanjuti. Ada oknum ASN hari ini kita lakukan pemanggilan karena masuk dalam kepengurusan relawan kotak kosong, kalau tidak datang lagi akan dipanggil lagi," bebernya.

Disinggung terkait beredar spanduk dan baleho 4:0 apakah akan ditindaklanjuti dengan memanggil ketua tim pemenangan calon gubernur nomor 4, Herman membeberkan pihaknya tidak tahu siapa yang memasang sehingga tidak bisa melakukan tindaklanjut.

"Jelas itu dilarang dan sudah kita perintahkan tim di lapangan melakukan pelepasan spanduk, ada 9 titik tersebar yang kita turunkan," bebernya.

Pantauan Tribunsumsel.com di lapangan, demo di panwaslu kota Prabumulih itu diamankan ratusan anggota Polres Prabumulih.

Bahkan petugas kepolisian harus menurunkan mobil water canon untuk menghalau para pendemo jika terjadi kerusuhan.