TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG - Anda yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi rekanan pemerintah daerah, atau pihak terkait,

harus siap-siap membiasakan mencairkan dana secara nontunai di bank.

Pelaksanaan transaksi non tunai ini sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016,

tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta untuk mempercepat implementasi transaksi nontunai di seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah,

Baca: Pjs Walikota Akhmad Najib Lantik Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Kota Palembang

lalu ditindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai bagi seluruh pemerintah daerah.

“Ini menindaklanjuti intruksi presiden dan edaran menteri Jadi, kegiatan pengeluaran, dan pendapatan,

semuanya kini dalam bentuk non tunai,” terang  Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Husin, S. Pd, MM di kantor Bupati OKI, Jum’at (6/4/18).

Baca: Transgender Ini Rela Habiskan Rp 772 Juta Demi Mirip Naga,Hasilnya Malah Jadi Mengerikan!

Husin menjelaskan, transaksi yang harus dilakukan secara non tunai meliputi penerimaan daerah dan belanja daerah yang