Pol PP dan Anggota Dishub yang Belum Diangkat PNS Unjuk Rasa di Depan Kantor Kemenpan RB
Edy mengatakan tidak banyak anggotanya yang absen karena hanya perwakilan pegawai tidak tetap yang ikut berunjuk rasa.
lihat foto
Banyak pula PNS yang diadukan masyarakat tidak melakukan pelayanan publik dengan baik. Merekalah yang akan dipangkas.
Sampai saat ini, Yuddy mengaku sudah merumahkan 2.000 PNS di seluruh Indonesia yang melanggar aturan.
Ia mengaku keputusannya itu tak dipublikasikan ke media.
"Untuk aparatur yang tidak bisa melayani publik dengan baik ya itu tidak bisa dibiarkan. Disiplin, produktivitas, kinerja, dan kompetensi harus ditegakkan. Nanti akan dibuat mekanisme standard untuk menilai itu. Jadi, pegawai yang enggak produktif, enggak efisien, berkinerja rendah, akan dirumahkan," ujar Yuddy.
Tetap Rekrut CPNS
Meski bertajuk rasionalisasi, pemerintah akan tetap merekrut calon PNS (CPNS). Akan tetapi, perekrutan dibukan untuk sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang berkaitan dengan Nawacita Jokowi.
"Infrastruktur, enggineer-enggineer, ahli-ahli pengairan, dokter-dokter, bidan-bidan, guru-guru di daerah, ahli-ahli pangan, TNI, Polri dan penjaga penjara itu yang masih kita butuhkan," ujar Yuddy.
Seleksi CPNS ke depan pun akan berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Ke depan, seleksi CPNS kan lebih selektif, ketat, dan berorientasi pada era persaingan global.
Yuddy mengatakan, saat ini rasionalisasi PNS itu masih dalam tahap simulasi.
Pihaknya masih butuh mematangkannya bersama-sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk kemudian diserahkasn hasilnya kepada Presiden Joko Widodo untuk diputuskan, setuju atau tidak.
"Yang terpenting, semangatnya pemerintahan Pak Jokowi ini adalah, kami sungguh-sungguh ingin memperbaiki kualitas dan kompetensi pegawai yang ada," ujar Yuddy.
