Pol PP dan Anggota Dishub yang Belum Diangkat PNS Unjuk Rasa di Depan Kantor Kemenpan RB

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku mendapat izin dari pimpinan untuk berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta, Senin (25/9/2017).

"Tadi pagi sebelum berangkat saya izin sama pimpinan, beliau jawab 'silakan hati-hati', tidak ada keraguan, tidak ada yang melarang," kata Anggota Satpol PP, Yusuf, saat berorasi di lokasi unjuk rasa.

Yusuf mengatakan para pimpinan di satuan masing-masing sudah memahami keresahan anggotanya yang belum juga diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hingga pukul 11.00, para anggota Satpol PP dan Dishub masih berada di Kemenpan RB untuk menyampaikan keluhannya.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Edy Sufaat membenarkan pihaknya mengizinkan sejumlah anggota absen kerja untuk ikut unjuk rasa tersebut.

"Sesuai dengan arahan pimpinan kami izinkan sampai mereka selesai," kata Edy.

Edy mengatakan tidak banyak anggotanya yang absen karena hanya perwakilan pegawai tidak tetap yang ikut berunjuk rasa.

Edy memastikan Dishub tetap bekerja seperti biasa meski sejumlah personelnya berunjuk rasa.

"Tetap kerja biasa, ditangani oleh yang PNS dan yang tidak ikut," ujar Edy.

Anggota Satpol PP dan Dinas Perhubungan berunjuk rasa pagi ini.

Mereka menuntut diangkat menjadi PNS karena rata-rata telah bekerja di atas 10 tahun.

Ternyata Rencana PHK Satu Juta PNS Benar Adanya, ini Keterangan Resmi Menpan

TRIBUNSUMSEL.COM- Beberapa waktu terakhir, muncul pemberitaan bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wacana tersebut muncul dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Ketika dimintai penjelasannya oleh wartawan di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016), Yuddy mengakui, pemberitaan itu tidak sepenuhnya benar. Namun juga tidak sepenuhnya salah.

Hanya saja kalimat "PHK 1 juta PNS" terlalu vulgar dan berlebihan. Padahal, kata Yuddy, kenyataannya tidak seperti itu.

Yuddy menuturkan, pemerintah memang berencana merasionalisasi PNS. Hal ini karena simulasi yang dilakukan kementeriannya menunjukkan jumlah ideal PNS ada 1,5 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

"Penduduk Indonesia 250 juta, satu setengah persennya itu sekitar 3,5 juta PNS. Tapi jumlah PNS kita saat ini ada 4,5 juta. Maka kita ini kelebihan 1 juta PNS," papar Yuddy.

Kondisi ini menjadi beban bagi anggaran dan birokrasi.

Yuddy mencontohkan, ada lebih dari 240 pemerintah daerah di Indonesia yang belanja pegawainya menguras 50 persen anggaran.

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, ada daerah yang sampai menguras anggarannya hingga 70 persen.

Yuddy menyebut, kondisi ini tidak boleh diteruskan karena bisa jadi bom waktu.

Oleh sebab itulah rasionalisasi PNS perlu dilaksanakan.

Pensiun dan penegakan disiplin PNS

Rasionalisasi PNS pun direncanakan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Perhitungannya, setiap tahun ada sekitar 1.200 PNS yang pensiun. Dengan demikian, hanya akan ada 3.600 PNS yang pensiun.

Jika berpatok harus merasionalisasi 1 juta PNS, maka pemerintah perlu mencari cara lain untuk memangkas sisanya.

"Salah satu upaya loncatannya ialah dengan membenahi aparaturnya. Aturan PNS harus ditegakkan. Tidak mungkin kami mempertahankan PNS yang berdisiplin rendah dan sering menyalahgunakan wewenang," ujar Yuddy.

Berdasarkan catatannya, cukup banyak PNS yang bertingkah demikian.

Misalnya, ada PNS yang tak masuk kerja sampai 100 hari.

Banyak pula PNS yang diadukan masyarakat tidak melakukan pelayanan publik dengan baik. Merekalah yang akan dipangkas.

Sampai saat ini, Yuddy mengaku sudah merumahkan 2.000 PNS di seluruh Indonesia yang melanggar aturan.

Ia mengaku keputusannya itu tak dipublikasikan ke media.

"Untuk aparatur yang tidak bisa melayani publik dengan baik ya itu tidak bisa dibiarkan. Disiplin, produktivitas, kinerja, dan kompetensi harus ditegakkan. Nanti akan dibuat mekanisme standard untuk menilai itu. Jadi, pegawai yang enggak produktif, enggak efisien, berkinerja rendah, akan dirumahkan," ujar Yuddy.

Tetap Rekrut CPNS

Meski bertajuk rasionalisasi, pemerintah akan tetap merekrut calon PNS (CPNS). Akan tetapi, perekrutan dibukan untuk sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang berkaitan dengan Nawacita Jokowi.

"Infrastruktur, enggineer-enggineer, ahli-ahli pengairan, dokter-dokter, bidan-bidan, guru-guru di daerah, ahli-ahli pangan, TNI, Polri dan penjaga penjara itu yang masih kita butuhkan," ujar Yuddy.

Seleksi CPNS ke depan pun akan berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Ke depan, seleksi CPNS kan lebih selektif, ketat, dan berorientasi pada era persaingan global.

Yuddy mengatakan, saat ini rasionalisasi PNS itu masih dalam tahap simulasi.

Pihaknya masih butuh mematangkannya bersama-sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk kemudian diserahkasn hasilnya kepada Presiden Joko Widodo untuk diputuskan, setuju atau tidak.

"Yang terpenting, semangatnya pemerintahan Pak Jokowi ini adalah, kami sungguh-sungguh ingin memperbaiki kualitas dan kompetensi pegawai yang ada," ujar Yuddy.