Anggaran untuk Dinas Pendidikan Rp 16 Miliar, Anggota Dewan Ini Minta Maaf

TRIBUNSUMSEL.COM,BATURAJA - Ketua Komisi I DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Yopi Sahrudin S Sos mohon maaf kepada masyarakat terutama dari dunia pendidikan.

Ucapan maafnya itu, terkait anggaran untuk Dinas Pendidikan (Disdik) OKU 2017, yang hanya dapat disetujui lebih kurang Rp 16 miliar.

Dewan bersama Pemerintah Kabupaten OKU sudah bekerja keras, dan hampir final melakukan pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (DPRD) OKU 2017.

Namun, dalam penganggaran untuk Dinas Pendidikan (Disdik) yang diajukan dinas ini selaku mitra kerja Komisi I, menurut Yopi, alokasi dana untuk pembangunan fisik sangat minim bahkan hanya hitungan jari di satu tangan saja.

Penyebabnya, dana APBD OKU 2017 mendatang yang dialokasikan ke Disdik hanya sekitar lebih kurang Rp 16 miliar saja.

Angka tersebut kata dia jauh menurun dari penganggaran 2016 lalu.

Apalagi bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2014 dan 2015.

"Untuk tahun 2017 lebih dari separuh anggaran Dinas Pendidikan tahun-tahun sebelumnya kita pangkas dan sudah kita bahas sama-sama. Kalau tahun 2014 anggaran di Disdik kisaran Rp 53 Miliar, tahun 2015 Rp 40 Miliar dan tahun 2016 turun Rp 33 Miliar tahun depan turun lagi menjadi Rp 16 miliar,” bebernya.

Penurunan tersebut memang sangat berat dilakukan pihaknya bersama mitra kerja.

Mengingat bila diprosentasekan dengan APBD OKU 2017 keseluruhan mencapai Rp 1,2 Triliun, artinya tidak mencapai 20 persen dari penggaran untuk dunia pendidikan.

Dari penjelasan Yopi, Rp 16 miliar yang sudah menjadi angka final dibahas di Badan Anggaran (Banggar) dewan setempat, alokasi terbesar tersedot untuk sharing program sekolah gratis dengan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Kisarannya kata dia antara Rp 7 – Rp 9 miliar.

"Sisanya dianggarkan pada pos-pos rutin yang tidak bisa diutak-atik lagi seperti untuk pengadaan alat tulis kantor, membayar listrik, PDAM, dan lain-lainnya. Lalu diposkan juga untuk membayar hutang kegiatan tahun 2016 ini dampak defisit anggaran.

"Sisa dari sharing sekolah gratis, biaya rutin, dan bayar hutang itulah untuk pembangunan fisiknya. Sangat minim dan tidak bisa kami perjuangkan lagi. Mohon maaf kepada masyarakat, guru, sekolah-sekolah, pada tahun 2017 tidak ada pembangunan, tidak ada rehab gedung, ruang belajar, pagar dan lain-lain dalam jumlah yang banyak sesuai aspirasi yang masuk di DPRD OKU,” ujarnya.

Yopi mengakui, pihaknya banyak menerima usulan pembangunan gedung sekolah, pagar, rehab ruang kegiatan belajar (RKB), pembuatan saluran air, sanitasi, dan lain sebaginya.