Berita Prabumulih

Prabumulih Buka Penerimaan P3K/PPPK, Sekda : Anggaran Gaji Mereka Tidak Ada

Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan membuka penerimaan dan telah membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K)

Prabumulih Buka Penerimaan P3K/PPPK, Sekda : Anggaran Gaji Mereka Tidak Ada
rekrutmen p3k 2019
rekrutmen p3k 2019 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH -Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan membuka penerimaan dan telah membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK).

"Kami baru menerima PP (Peraturan Pemerintah) dan PermenPAN-RB pada Jumat (15/2/2019) sore dan atas persetujuan Walikota maka diadakan penerimaan PPPK atau P3K."

"Sebelumnya pada Kamis lalu kami menyatakan tidak menerima PPPK karena memang tidak ada anggaran tapi sore Jumat kita terima aturan itu," ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Prabumulih, Hery Mirhan, Senin (18/2/2019).

Wanita Cantik Diduga Selingkuhan Richie Five Minutes Akhirnya Blak-blakan Buka Suara, Ancam UU ITE

Kabar Reino Barack Segera Nikahi Syahrini, Luna Maya Ungkap Alasannya Tetap Terlihat Tegar

Menurut Hery, untuk anggaran gaji kemungkinan akan diupayakan menggunakan dana Alokasi Umum (DAU).

"Untuk gaji mereka (P3K-red) itu kita juga masih bingung, mungkin nantinya melalui DAU karena tidak dianggarkan melalui APBD," jelasnya.

Disinggung mengenai sistem kontrak para P3K, Hery mengatakan nantinya akan diseragamkan dengan Kabupaten/kota lain.

"Kontraknya itu nanti akan diatur oleh pusat, sama dengan kabupaten/kota lain. Besok kita baru diundang rapat ke Provinsi," lanjutnya singkat.

Banjir Setinggi 2 Meter Isolasi Dua Dusun di Musirawas, Satu Jembatan Gantung Nyaris Putus

Daftar Promo OVO Terbaru Matahari Department Store, dari Buy 1 Get 1 Sampai Cashback 10%

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, M Kowi SSos membenarkan Pemkot Prabumulih bakal menerima PPPK sesuai quota diberikan kementerian yakni sebanyak 23 orang dari honorer K2.

"Untuk seluruh anggaran pengadaan, penyaringan dan penerimaan bukan beban kita tapi pusat dalam hal ini BKN (Badan Kepegawaian Negara) regional Palembang,"

"Namun setelah mereka dinyatakan lulus anggaran untuk gaji mereka tidak ada," ujarnya seraya masih akan berkoordinasi terkait hal itu.

Kowi menjelaskan, P3K yang akan diterima itu nantinya adalah sistem kontrak dan perpanjangan, jika pemerintah tidak sanggup menggaji atau tidak ada anggaran lalu kontrak diputus maka tidak bisa protes.

Bocah 14 Tahun di Plaju Palembang Jadi Korban Pelecehan Seksual Tetangga

Tak Terima Dituding Pakai Tas Hermes KW Alias Palsu, Barbie Kumalasari Bongkar Fakta Ini

"Jadi sistemnya sesuai kebutuhan, kalau pemerintah hanya butuh setahun maka mereka akan diputus kontrak tapi jika tidak maka lanjut."

"Karena menyangkut gaji apalagi sesuai peraturan itu gaji mereka setara PNS dan mereka itu bisa jadi kepala dinas maupun kepala badan," jelasnya.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved