Berita PALI

Merasa DIjebak, Parpol di PALI Minta KPU Jangan Bikin Gaduh dengan Mengeluarkan Surat Edaran Ini

Surat edaran yang dikirimkan KPUD PALI seolah-olah telah menjebak parpol yang ada di Bumi Serepat Serasan

Merasa DIjebak, Parpol di PALI Minta KPU Jangan Bikin Gaduh dengan Mengeluarkan Surat Edaran Ini
Tribun Sumsel/ Ari Wibowo
Sejumlah lintas Parpol di PALI datang ke sekretariat KPUD PALI. Menanyai surat? edaran KPUD PALI tentang TKS wajib mengundurkan diri. 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Ariwibowo

TRIBUNSUMSEL.COM,PALI-Sejumlah partai politik di kabupaten PALI beramai-ramai mendatangi Sekretariat KPUD Kabupaten PALI, di Jalan Merdeka km 9 Talang Kelapa kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Senin (3/9/2018).

Sejumlah parpol tersebut antara lain, Demokrat, Nasdem, Hanura, Golkar, PDIP, PBB, PPP, PAN, dan PKB.

Kedatangan sejumlah parpol di Bumi Serepat Serasan itu bertujuan untuk mengklarifikasi surat edaran dari KPUD Kabupaten PALI per tanggal 29 Agustus 2018 mengenai setiap bakal calon legislatif yang berstatus tenaga honorer wajib mengundurkan diri.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten PALI Devi Harianto, SH MH yang dalam kesempatan ini menjadi koordinator parpol mengatakan bahwa surat edaran yang dikirimkan KPUD PALI seolah-olah telah menjebak parpol yang ada di Bumi Serepat Serasan.

Baca: Dua Warga Balunijuk Kabupaten Bangka Ditetapkan Tersangka, Hina Presiden Jokowi

Baca: Pedoman Polri Untuk Massa Sebelum Lakukan Aksi Terkait Pilpres, Ngeyel Ini Sanksinya

"Surat edaran tersebut dikeluarkan setelah setiap bakal calon sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS). Artinya KPUD PALI dalam hal ini seolah-olah menjebak parpol. Kalau dari awal aturan itu diterapkan, tidak mungkin bagi parpol di PALI mengusung Bacaleg yang bekerja sebagai tenaga honorer," kata politisi Demokrtat, Senin(3/9/2018).

Wakil ketua II DPRD PALI itu juga menilai bahwa surat yang diedarkan oleh KPUD PALI tidak jelas tahapan waktunya. Bahkan terkesan menjebak.

"Di surat itu diwajibkan mengundurkan diri, tetapi tidak ada batasan tahapan waktu. Sementara dari hari ini sampai penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) 23 September nanti, waktunya tidak lama lagi," katanya.

Baca: Ketua DPRD Prabumulih Tidak Sependapat Pengurangan PHL, Ia Akan Perjuangkan dengan Cara Ini

Baca: Kisah Keberanian Agus Dibantu Istri dan Anak Bergulat dengan Perampok Bersenjata Api di Prabumulih

Masih kata Devi bahwa tenaga honorer dalam pandangannya tidak mengikat karena bukan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

"Untuk itu, kami meminta agar surat edaran itu dicabut. Agar tidak membuat kegaduhan di Kabupaten PALI. Selain itu, beberapa waktu lalu divisi teknis KPUD PALI tidak pernah mempersalahkan ke ikutan Bacaleg yang berstatus tenaga honorer, hanya disarankan untuk mengundurkan diri tetapi tidak diwajibkan, artinya kalau ada TKS mundurkan diri, khususnya perempuan maka 30 persen keterwakilan perempuan tidak cukup dan mengurungan kandidat lainnya, dan ini jadi jebakan partai politik," jelas Devi.

Sementara itu, Ketua KPUD PALI H Hasyim tidak berani memberikan jawaban kepada sejumlah media terkait masalah ini. Malahan, dirinya memilih untuk berdiam diri di ruangannya dengan alasan sedang ada rapat.

"Kami sedang ada rapat. Nanti saja," singkat Hasyim.

Baca: Mahar 30 Juta Euro, Ronaldo Resmi Miliki Klub La Liga Real Valladoid

Baca: Bisnis Pengadaan Kursi Universitas, Warga Jawa Tengah ini Malah Ditipu, Rp 50 Juta Raib

Dalam diskusi dengan dengan sejumlah Parpol di Bumi Serepat Serasan ini menerangkan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas dari KPU Provinsi.

Selain itu, diakuinya dalam diskusi tersebut bahwa ada kesalahan dari divisi teknis terkait informasi yang disampaikan ke parpol bahwa tenaga honorer diperbolehkan menjadi calon legislatif.

"Namun, jika tidak ada pengaduan dan laporan masyarakat terhadap DCS, maka bisa lolos menjadi DCT," jelas Hasyim dalam diskusi itu.

Penulis: Ari Wibowo
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help