Berita Prabumulih

Ketua DPRD Prabumulih Tidak Sependapat Pengurangan PHL, Ia Akan Perjuangkan dengan Cara Ini

Kalau PHL akan dikurangi tentu akan menambah beban masyarakat, akan banyak pengangguran di kota Prabumulih

Ketua DPRD Prabumulih Tidak Sependapat Pengurangan PHL, Ia Akan Perjuangkan dengan Cara Ini
Tribun Sumsel/ Edison
Ketua DPRD Prabumulih Ahmad Palo 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Rencana pengurangan ribuan pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) beberapa waktu lalu, mendapat penolakan dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.

Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE didampingi Wakil Ketua I, HM Daud Rotasi SSos menegaskan DPRD Prabumulih tidak sependapat dengan rencana pengurangan ribuan PHL karena akan menyebabkan meningkatnya pengangguran di kota Prabumulih.

"Kalau PHL akan dikurangi tentu akan menambah beban masyarakat, akan banyak pengangguran di kota Prabumulih, untuk itu kita DPRD Prabumulih tidak sependapat dengan hal itu," tegasnya kepada sejumlah wartawan ketika dibincangi, Senin (3/9/2018).

Baca: Bupati Muratara Marah Petugas Damkar Kurang Cegatan dan Mobil Damkar Sering Rusak

Baca: Meski Anak Jokowi, Pilih Ayahnya atau Prabowo di Pilpres ?, Gibran Jawab Secara Diplomatis

Menurut Palo, pihaknya yang saat ini tengah membahas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019 akan berupaya dan tetap akan memperjuangkan agar dialokasikan untuk membayar honor atau gaji bagi ribuan pekerja harian lepas.

"DPRD Prabumulih akan berbuat, bahwa kita tidak akan mengurangi itu (gaji PHL-red) dan mudah-mudahan pihak pemerintah kota sepakat dengan hal itu," ujarnya.

Palo mengatakan, tujuan APBD adalah untuk mensejahterakan masyarakat namun jika ribuan PHL dikurangi berarti menambah pengangguran dengan kata lain banyak masyarakat sengsara atau tidak sejahtera.

Baca: Tinggal di Pedalaman, Warga Warkuk Ranau Selatan Merakit Turbin Mini Sebagai Sumber Energi Listrik

Baca: Kisah Keberanian Agus Dibantu Istri dan Anak Bergulat dengan Perampok Bersenjata Api di Prabumulih

"Kami melihat uang untuk membayar gaji ribuan PHL ada, kan defisit itu tergantung perencanaan dalam APBD. Artinya ada hal lain yang bisa dialihkan, mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas," kata Palo.

Hanya saja lanjutnya, semua pihak untuk komitmen agar jumlah PHL tidak dikurangi dan tidak juga menambah baru.

Disinggung ada pernyataan yang menyatakan keberadaan ribuan PHL itu menjadi beban dalam APBD, suami Hj Rusni ini menjelaskan jika menjadi beban kenapa selama ini diterima dan kenapa baru ditertibkan saat ini.

Baca: Taat Agama, Frank Ribery Tolak Minum Bir Bersama Rekan Satu Timnya di Acara Pra-Oktoberfest

Baca: Tak Terekpose, Ini Peran Besar Suami Ayu Dewi Demi Kesuksesan Asian Games 2018 Kemarin

"Kalau persoalan sekarang ini ada mengalami pengurangan atau defisit anggaran sehingga PHL harus dikurangi, kan ada prioritas dan ada yang tidak biasa direncanakan dalam APBD apalagi tujuan APBD untuk mensejahterakan masyarakat. Janganlah mengurangi PHL, kasian mereka apalagi sudah bekerja puluhan tahun," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih, M Kowi SSos kepada sejumlah wartawan pada Rabu (29/8/2018) mengungkapkan pemerintah kota Prabumulih kedepan akan mengurangi ribuan PHL Pemkot Prabumulih.

Alasan pengurangan selain pemkot Prabumulih mengalami defisit dan tidak bisa menggaji, juga disebabkan sudah banyaknya atau overload jumlah PHL dibanding jumlah ASN.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved