APBD OKI 2026 Disahkan Rp 2,2 Triliun, Pemkab Prioritaskan Kesehatan Hingga Ketahanan Pangan

Ringkasan Berita:

• APBD OKI 2026 disahkan sebesar Rp 2,241 Triliun
• Disetujui oleh pemerintah kabupaten dan DPR dengan skema berimbang atau nol defisit
• Sejumlah sektor krusial akan digenjot di tahun 2026

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel sudah disahkan sebesar Rp 2,241 triliun.

APBD Pemkab OKI 2026 disetujui pemerintah kabupaten dan DPRD dengan skema yang berimbang atau nol defisit.

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki menegaskan, dengan komposisi anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 2,214 triliun dan belanja daerah dengan angka yang sama yakni Rp 2,214 triliun, maka pemerintah daerah akan memprioritaskan program-program kerakyatan.

Hal ini merupakan strategi pemerintah untuk menyiasati kondisi fiskal daerah.

"Karena keterbatasan fiskal, maka APBD kita prioritaskan untuk program strategis yang betul - betul menyentuh masyarakat," ujar Muchendi dikonfirmasi pada Kamis (27/11/2025) pagi.

Mucehndi merincikan sektor-sektor krusial akan digenjot tahun depan.

Terutama berkaitan pendidikan, kesehatan, infrastruktur ketahanan pangan dan penguatan UMKM.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran legislatif yang telah bekerja keras membahas anggaran. Semoga ikhtiar kita bersama membawa kemaslahatan bagi masyarakat OKI," sambungnya.

Sementara juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD OKI, Febriansyah Wardana melaporkan asumsi pendapatan dan rencana belanja daerah  tahun 2026 memang dirancang agar tak terjadi defisit.

Langkah ini dinilai vital guna jaga kesehatan keuangan daerah.

"Mempertimbangkan saran dan pendapat komisi, maka dihasilkan kesepakatan bersama terkait pagu dan struktur rancangan Perda APBD OKI 2026 sebesar Rp 2,214 triliun. Antara pendapatan dan belanja seimbang atau nol defisit," urainya.

Lebih jauh, Febriansyah merincikan asumsi pendapatan daerah tahun 2026.

Sumber dana berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 305 miliar yang terdiri pajak daerah Rp 154 miliar, retribusi Rp 4,1 miliar, hasil pengelola kekayaan yang dipisahkan Rp 13,6 Miliar dan lain-lain PAD sah Rp 133 miliar.

Pendapatan transfer yaitu Rp 1,908 triliun terdiri dari transfer pusat Rp 1,801 triliun, Dana Desa Rp 255 miliar, dana bagi hasil Rp 79 miliar.