Kades Cahaya Bumi OKI & Kakaknya Dianiaya Diduga Oknum TNI, Anggota DPRD Minta Pangdam Turun Tangan

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Sumsel, Jauhari mengecam keras aksi penganiyaan terhadap Kades Cahaya Bumi OKI saat ingin memastikan kondisi warganya
• Disebutkan, aksi penganiayaan ini juga dilakukan oknum TNI
• Jauhari meminta Pangdam II Sriwijaya turun tangan menindaklanjuti masalah ini

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG – Anggota DPRD Sumsel, Jauhari A.Ma mengecam keras aksi oknum TNI yang ikut menganiaya Kepala Desa (Kades) Cahaya Bumi Kabupaten OKI, Komarudin dan kakaknya, Zainal Abidin.

Secara mengejutkan, Jauhari menyebut para pelaku yang terlibat dalam pemukulan selain petugas keamanan perusahaan terdapat juga beberapa oknum anggota TNI.

Diketahui, permasalahan ini bermula saat Komarudin, selaku Kades Cahaya Bumi pergi memastikan langsung kondisi warganya yang dikabarkan ditangkap karena mencuri sawit milik perusahaan, Senin (20/10/2025) sore. 

Ironisnya, aksi kekerasan itu justru memuncak usai Komarudin memperkenalkan diri sebagai seorang Kepala Desa.

Menurut Jauhari, yang juga berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ilir, menjelaskan bahwa kedatangan Kades Komarudin ke lokasi adalah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ia bahkan mengibaratkan tugas seorang Kades seperti langsaran (perangkap ikan tradisional).

"Kalau boleh saya ilustrasikan, tupoksi seorang kepala desa itu tidak ubahnya seperti langsaran. Ikan kecil masuk, ikan besar masuk, ikan berduri masuk bahkan sampah pun masuk," jelasnya.

Baca juga: Niat Luruskan Masalah Warga, Kades di OKI Dianiaya, Anggota DPRD Sebut Pelaku Diduga Oknum TNI

Artinya, kata Jauhari, seorang kades adalah tempat mengadu bagi seluruh masyarakat atas semua permasalahan yang dialaminya.

"Seorang kepala desa wajib merespons apa yang menjadi keluhan masyarakat," tambahnya.

Jauhari menegaskan tindakan para pelaku yang ia sebut sebagai "oknum TNI", jelas berada di luar prosedur dan protokol (protap).

Menurutnya, sekalipun ada warga yang tertangkap tangan melakukan pencurian, domain untuk memprosesnya secara hukum ada di tangan kepolisian, bukan justru ditangani dengan kekerasan.

"Kalaupun ada pelaku tindak pencurian buah sawit tertangkap mereka, berikutnya yang menjadi domain untuk memproses secara hukum teman-teman kepolisian sebagai penegak hukum," paparnya.

Ia pun menyebut keberadaan aparat (TNI) di lokasi perusahaan mungkin atas permintaan pengamanan. Namun tindakan penganiayaan terhadap Kades Komarudin tidak dapat dibenarkan.

Atas insiden ini, Jauhari secara resmi meminta panglima kodam (Pangdam) II Sriwijaya turun tangan

"Saya selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 3 Ogan Ilir dan OKI, meminta dengan sangat lagi hormat kepada Pangdam II Sriwijaya, cq Denpom (detasemen polisi militer) untuk menindaklanjuti ini," desaknya.

Selain itu. Jauhari menuntut agar kasus ini diproses secara hukum kemiliteran dengan seadil-adilnya.

Serta mengingatkan agar aparatur negara tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri.

"Kita ini aparatur negara, cerdas, berpendidikan, tentunya harus mengedepankan etika dan hukum. Tidak boleh bertindak anarkis, main hakim sendiri. Negara ini tidak ada yang kebal hukum," pungkasnya.

Selain Komarudin, kakaknya, Zainal Abidin juga turut dianiaya saat mencoba menyelamatkannya.

Melihat adiknya pergi seorang diri, sang kakak, Zainal Abidin segera berinisiatif menyusul dari belakang dengan motor terpisah. 

Tiba di lokasi, Zainal syok melihat adiknya yang seorang kepala desa tengah menjadi bulan-bulanan para petugas keamanan.

Setelah turun dari motor Zainal refleks mengeluarkan ponselnya untuk merekam aksi brutal tersebut sebagai barang bukti namun barang itu disita pelaku pemukulan.

Zainal mengaku, bahkan dirinya diancam akan dibunuh dan dipukul menggunakan gagang senjata.

Kedua kakak beradik ini kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil milik perusahaan. Di dalam mobil pun, penyiksaan terus berlanjut hingga mereka tiba di kantor perusahaan.

Meski sudah berada di kantor, mereka mengaku kesulitan meminta pertolongan. Baru setelah seorang kepala tata usaha (KTU) perusahaan turun tangan dan beberapa pejabat desa lain serta pihak kepolisian datang, situasi mulai mereda.

Baca berita menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel