Viral Surat Pernyataan Program MBG di SMP Lahat, Wali Murid Diminta Tanggung Resiko Jika Ada Masalah

Laporan Wartawan Sripoku.com Ehdi Amin

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT - Surat pernyataan dengan adanya kop surat di salah satu SMP Negeri di Lahat membuat heboh warga. Diketahui, surat tersebut beredar luas melalui pesan singkat whatsapp dan juga media sosial, Selasa (7/10/2025).

Surat tersebut menarik perhatian publik Lahat, lantaran terkesan dalam surat tersebut pihak sekolah terkesan tidak mau bertanggungjawab jika terjadi masalah dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam surat pernyataan yang beredar luas tersebut orang tua siswa diminta untuk bertanda tangan dan menyatakan menyetujui anaknya mengikuti program MBG yang diselenggarakan SPPG Bandar Agung, di salah satu SMP Negeri di Lahat.  

Tak hanya itu, orang tua dan siswa terkesan dipaksa untuk mengakui jika makanan telah disiapkan sesuak standar kebersihan dan kesehatan berlaku serta bersedia menanggung resiko jika terjadi sesuatu dikemudian hari yang kemudian menyampaikan beberapa poin. 

Baca juga: Realisasi Dapur MBG di Sumsel Baru 30 Persen, DPRD Ungkap Kendala Biaya dan Pasokan

Baca juga: Tak Ada Koordinasi Soal MBG, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Kritik Perwakilan BGN

Point pertama yakni bersedia menyelesaikan masalah secara internal dan menemukan solusi apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan atau kondisi lain yang menganggu kelancaran program MBG. 

Kemudian poin kedua bersedia mengganti kerusakan/kehilangan alat makan (tutup/atau tray tempat makan) dengan mengganti atau membayar seharga alat makan yang rusak/hilang sesuai dengan harga yang berlaku.

Sayangnya, hingga berita ini dimuat pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi atau klarifikasi terkait hebohnya surat tersebut. 

Sementara saat kepala sekolah dihubungi awak media melalui sambungam telephone nomor handphone dalam keadaan tidak aktif.

"Kita belum bisa spekulasi. Apakah surat itu memang dari sekolah atau bukan. Memang, kesan dalam surat tersebut memaksa wali siswa untuk mengakui program MBG bagus sementara jika terdapat kekurangan tidak boleh dipermasalahkan. Kondisi ini berbahaya, seharusnya jika ada masalah publik harus tahu, sekolah lain juga harus tahu supaya bisa dilakukan perbaikan. sekaligus bisa menjadi pertanggungjawaban bagi pelaksana program MBG itu sendiri, "ujar Heri, warga Kota Lahat.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com