72 Ribu Siswa di OKU Timur Sudah Nikmati MBG, Disdik Ingatkan SPPG Lebih Selektif Sajikan Menu

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA -- Hingga awal Oktober 2025, tercatat sudah berdiri 25 dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan (Sumsel). 

MBG adalah salah satu program pemerintah Indonesia yang mulai dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ditujukan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi secara gratis kepada pelajar di sekolah serta kelompok masyarakat tertentu.

Dapur MBG di OKU Timur setiap harinya melayani sekitar 72.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA sederajat.

Setiap dapur rata-rata menyuplai hidangan bergizi bagi 3.000 siswa, tersebar di sejumlah kecamatan.

Meski capaian ini cukup besar, pemerintah daerah masih terus berpacu memenuhi target ideal sebanyak 43 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar seluruh 122.000 siswa di OKU Timur dapat terlayani secara merata.

“Masih kurang sekitar 18 dapur lagi,” kata Kepala Disdikbud OKU Timur, Wakimin, SPd, MM melalui Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Edi Subandi, SE, MM, Senin (06/10/2025).

Baca juga: Daftar 6 SPPG yang Telah Beroperasi di Empat Lawang, Pemkab Siap Ikut Mengawal Program MBG

Baca juga: Berdasarkan Inspeksi, Seluruh Dapur MBG di Palembang Disebut Dinkes Sudah Layak dan Sesuai

Di mana untuk dapur-dapur MBG tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten OKU Timur.

Seperti di Kecamatan Martapura memiliki tiga dapur, dua di Desa Kotabaru dan satu di Kelurahan Trukis Rahayu.

Di Kecamatan BP Peliung, dua dapur aktif di Desa Pemetung Basuki, sementara Belitang Jaya memiliki satu dapur di Rejosari Jaya.

"Kecamatan Belitang menjadi salah satu kawasan dengan sebaran dapur terbanyak empat dapur berada di Desa Harjo Winangun, Desa Mojosari, Desa Ulak Buntar, dan Desa Tulung Sari," ucapnya. 

Kemudian Jayapura memiliki satu dapur di Desa Condong, Kecamatan Madang Suku I di Desa Jaya Bakti, serta Kecamatan Semendawai Suku III di Desa Taraman dan Desa Sriwangi Ulu.

"Di sisi lain, Kecamatan BP Bangsa Raja menempatkan dua dapur di Desa Muncak Kabau dan Desa Pandan Sari II, Kecamatan Madang Suku III di Desa Batu Marta VI, dan Kecamatan Cempaka di Campang Tiga Ulu," paparnya.

Selanjutnya, Kecamatan Semendawai Barat memiliki dapur di Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Belitang III di Desa Nusa Jaya dan Desa Dadi Rejo, Kecamatan Buay Madang di Desa Tebat Jaya.

Serta Kecamatan Belitang Madang Raya di Desa Tanah Merah dan Desa Tugumulyo. Sementara itu, Buay Madang Timur memiliki satu dapur di Desa Bangun Harjo. 

"Kemudian untuk empat kecamatan diantaranya Semendawai Timur, Belitang II, Madang Suku II, dan Bunga Mayang masih menunggu pembangunan dapur MBG berikutnya," terangnya. 

Dari seluruh kegiatan yang berjalan, belum ditemukan kasus keracunan makanan.

Hal ini menjadi indikator penting bahwa pengawasan dan disiplin higienitas di dapur MBG berjalan cukup baik.

Meski begitu, Edi Subandi menekankan pentingnya kehati-hatian setiap Satuan Pendidikan Pangan Gizi (SPPG) dalam mengolah dan mendistribusikan makanan.

“Kami meminta setiap SPPG lebih selektif dalam penyajian menu. Perlu juga mendata siswa yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu,” ujar Edi.

Ia menjelaskan, data alergi harus diverifikasi oleh panitia MBG di sekolah dan diteruskan ke kepala satuan SPPG agar tidak ada kesalahan distribusi makanan.

Selain itu, Edi mengingatkan soal standar distribusi makanan. Makanan yang baru matang, katanya, tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam kotak saji karena bisa mempercepat proses pembusukan.

“Kotak makan harus sampai ke siswa maksimal empat hingga enam jam setelah dipacking agar tetap segar saat dikonsumsi,” ujarnya.

Ia juga meminta agar sekolah rutin mengecek tanggal kedaluwarsa susu dan roti yang dibagikan agar mutu gizi tetap terjaga.

Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., atau akrab disapa Enos, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berbicara soal pemberian makanan bergizi, tetapi juga soal keamanan dan kepercayaan publik.

“Sertifikasi higienis bukan persoalan administratif. Ini benteng utama mencegah insiden pangan yang membahayakan,” tegas Enos.

Ia menyoroti kasus di beberapa daerah lain di Indonesia, di mana program serupa justru berujung pada keracunan massal akibat pengelolaan yang tidak higienis. 

"Saya meminta agar seluruh SPPG di OKU Timur segera mengurus sertifikasi higienis agar risiko serupa bisa dihindari," ujarnya.

Menurut Enos, keberhasilan program MBG akan memberi dampak berlapis mulai dari kesehatan anak-anak hingga produktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

“Kalau makanan aman dan sehat, anak-anak tumbuh cerdas, produktivitas meningkat, ekonomi daerah pun ikut bergerak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh dimaknai sebagai pemangkasan kualitas.

“Anggaran yang efisien bukan berarti mengurangi mutu. Justru harus memastikan program pusat seperti makan bergizi ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Pendampingan Teknis dan Paradigma Baru

Untuk mempercepat sertifikasi, Pemkab OKU Timur melalui Dinas Kesehatan akan melakukan pendampingan teknis dan administratif ke seluruh dapur MBG. Tujuannya agar setiap dapur memiliki standar yang sama dan aman.

Enos menyebut langkah ini sebagai bagian dari pergeseran paradigma: dari program pangan bergizi semata menjadi gerakan kesadaran bersama tentang keamanan pangan di sekolah.

“Di balik setiap kotak makan anak sekolah, ada tanggung jawab besar untuk masa depan mereka. Kita ingin anak-anak OKU Timur tumbuh sehat dan cerdas tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya di meja makan,” pungkas Enos.
 
 

Baca berita menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel