22 SPPG Beroperasi di Program MBG OKU Timur, Tapi Belum Seluruhnya Bersertifikat Higienis

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., menegaskan satu hal penting yang kerap luput dari perhatian publik yakni makanan bergizi untuk pelajar tidak akan berarti jika tidak disertai jaminan kebersihan dan keamanan pangan.

Di tengah gencarnya pelaksanaan program makan bergizi, Enos sapaan akrab Bupati OKU Timur, mengingatkan seluruh pengelola Satuan Pendidikan Pangan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk segera mengantongi Sertifikat Higienis.

Hingga kini, sedikitnya 22 SPPG telah beroperasi di OKU Timur, namun belum semuanya memiliki sertifikasi higienis yang menjadi standar wajib dalam penyediaan makanan untuk peserta didik. 

Menurut Enos, sertifikasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan benteng utama mencegah insiden pangan yang membahayakan.

“Di beberapa daerah lain, program makan bergizi justru berujung pada kasus keracunan karena pengelolaan yang tidak higienis. Maka bagi yang belum, segera urus sertifikatnya agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Enos, Minggu (5/10/2025).

Penegasan ini muncul di tengah perhatian pemerintah terhadap program nasional makan bergizi bagi pelajar, yang diharapkan menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. 

Namun bagi Enos, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan dan anggaran, tetapi juga oleh disiplin menjaga standar kebersihan di dapur dan tempat pengolahan pangan.

Ia menilai, keberadaan SPPG yang sehat dan bersertifikat menjadi kunci kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Kualitas higienis itu langsung berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat yakin makanannya aman, maka dukungan terhadap program ini juga akan kuat,” ujarnya.

Baca juga: Dukung Rencana Pembangunan Laboratorium Skala Besar di Sumsel, Pemprov Perkuat Program MBG

Baca juga: Berdasarkan Inspeksi, Seluruh Dapur MBG di Palembang Disebut Dinkes Sudah Layak dan Sesuai

Lebih jauh, Enos mengaitkan aspek higienitas dengan stabilitas ekonomi daerah. Baginya, kegagalan menjaga standar SPPG tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga soal ekonomi.

“Jika program makan bergizi ini tidak berjalan baik, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah kita akan terganggu juga,” tandasnya. 

Ia menjelaskan, salah satu efek domino dari program yang tidak efisien adalah menurunnya produktivitas dan daya saing masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan itu, Enos juga menyinggung upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pemangkasan kualitas.

“Anggaran yang efisien bukan berarti mengurangi mutu. Justru sebaliknya, harus memastikan program pusat seperti makan bergizi ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar, Pemkab OKU Timur melalui Dinas Kesehatan akan memberikan pendampingan teknis dan administratif dalam proses sertifikasi higienis.

Upaya ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan SPPG yang bersertifikat di seluruh kecamatan.

“Harapan saya, semua SPPG di OKU Timur segera merata memiliki sertifikat higienis. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya merasa aman, tetapi program ini benar-benar bisa memberi manfaat besar bagi pembangunan daerah,” pungkas Enos.

Langkah Bupati Enos menekankan standar higienis ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar program pangan bergizi menjadi gerakan kesadaran bersama tentang pentingnya keamanan pangan di lingkungan pendidikan.

Di balik setiap sajian makanan di sekolah, tersimpan tanggung jawab besar seperti memastikan masa depan anak-anak OKU Timur tumbuh sehat dan cerdas tanpa harus mempertaruhkan keselamatan mereka di meja makan.
 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com