Pemkab PALI Alokasikan Anggaran Rp 263 M Untuk Pembangunan Infrastruktur di Tahun 2026

Laporan wartawan Sripoku.com Apriansyah

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memproyeksikan belanja daerah tahun 2026 mencapai Rp 1,574 triliun. 

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 263 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jaringan irigasi, hingga gedung dan fasilitas publik.

Hal itu terungkap saat Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, mewakili Bupati Asgianto, membacakan nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD PALI ke-14, Senin (29/9/2025).

Dalam paparannya, Wabup merinci, belanja daerah 2026 dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial sebesar Rp 1,134 triliun.

Kemudian belanja modal yang mencakup tanah, peralatan, gedung, jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 263,5 miliar.

Selanjutnya, belanja tidak terduga senilai Rp 4,5 miliar dan belanja transfer yang mencakup bagi hasil dan bantuan keuangan mencapai Rp 172 miliar.

Baca juga: Bupati Empat Lawang Gelar Rapat Monitoring & Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025

Baca juga: Bupati Empat Lawang Alihkan Anggaran Mobil Dinas Untuk Lunasi Tunggakan BPJS

Dari sisi pendapatan, proyeksi APBD PALI 2026 sebesar Rp 1,373 triliun. 

Jumlah itu terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 62,9 miliar.

Serta dana transfer pusat dan antar daerah Rp 1,290 triliun dan pendapatan lain-lain Rp 19,7 miliar.

Berdasarkan rincian tersebut artinya, Kabupaten PALI masih menghadapi defisit sekitar Rp 200,7 miliar. 

Namun, defisit ini ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang telah diaudit BPK RI sebesar Rp 200,7 miliar.

Usai rapat paripurna, Wakil Bupati Iwan Tuaji menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus, meskipun belanja terbesar masih terserap untuk pegawai dan operasional pemerintahan.

“Dari total Rp 1,57 triliun belanja daerah 2026, sekitar Rp 263 miliar kita fokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Ini meliputi perbaikan jalan, irigasi, jaringan, serta fasilitas pendukung pelayanan publik. Infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus kita tingkatkan,” ujar Iwan Tuaji.

Ia juga mengakui, PALI masih sangat bergantung pada transfer pusat karena PAD daerah hanya menyumbang sekitar 4,5 persen dari total pendapatan.

“Kita berharap ke depan bisa lebih maksimal menggali PAD, agar ketergantungan pada dana transfer pusat berkurang. Tapi untuk saat ini, kita tetap prioritaskan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat,” tambahnya.

Rapat paripurna DPRD PALI ke-14 yang dipimpin Ketua DPRD H. Ubaidillah ini dihadiri 21 dari 30 anggota dewan. 

Rapat diskors hingga Senin (13/10/2025) mendatang, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com