Bupati Muara Enim Edison Tersangka Dugaan Suap Pengadaan, Pengamat: Titik Paling Rawan Korupsi

Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan bukanlah satu-satunya solusi.

“Biaya politik tinggi bukan hanya soal mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung. Jika pembiayaan politik tetap tidak transparan, partai tidak akuntabel, pengadaan tidak diawasi ketat, dan transaksi elite dibiarkan, maka korupsi tetap bisa terjadi dalam model apa pun,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap ekosistem tata kelola pemerintahan, termasuk transparansi pendanaan politik, reformasi sistem pengadaan, audit berbasis risiko, penguatan inspektorat, perlindungan pelapor, digitalisasi layanan perizinan dan pengadaan, serta penguatan pengawasan publik.

"Kasus OTT terhadap Bupati Muara Enim ini diharapkan menjadi momentum evaluasi serius bagi seluruh pemangku kebijakan, agar praktik korupsi di daerah tidak terus berulang dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat dipulihkan kembali," katanya.

Baca juga: Duduk Perkara KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Dugaan Suap Pengadaan

Diketahui, Edison menjadi salah satu dari 10 orang yang terjaring OTT di Muara Enim pada Senin (9/6/2026).

Edison bahkan sudah tiba di Jakarta dan ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (9/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa perkara dugaan rasuah ini telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan seiring ditemukannya bukti permulaan yang cukup.

“Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan, untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangkanya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa, dilansir dari Kompas.com.

Budi membeberkan bahwa operasi senyap yang menjadi OTT ke-12 KPK sepanjang periode ini berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa.

Secara spesifik, praktik haram berupa penerimaan commitment fee atau suap dari pihak swasta tersebut diduga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

“Dalam perkara ini, dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim,” ujarnya.

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com