Guru Non ASN TK & PAUD Ngadu ke DPRD Prabumulih, Minta Honor Mereka Dibayar Penuh Hingga Akhir Tahun

"Terkait asprirasi tersebut setelah dibahas tidak akan dikurangi dan akan dibayarkan sebagaimana mestinya dan kekurangan anggaran akan ditambah di APBD Perubahan 2026 ini," ungkapnya.

Dipe mengatakan untuk tenaga pendidikan masuk dalam prioritas sehinga harus dianggarkan kedepannya termasuk insentif, operasional apalagi guru merupakan tokoh yang akan membentuk generasi bangsa.

"Apalagi guru TK dan PAUD yang memiliki beban kerja yang melebihi SD dan SMP karena murid sudah mengerti, sedangkan anak TK harus diberikan pendidikan ekstra dan lebih. Bahkan kami juga berharap kedepan ditingkatkan dari Rp 300 ribu," tuturnya.

Lebih lanjut pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah kota Prabumulih mampu menaikkan gaji RT mencapai Rp 1 juta dengan beban kerja beda tipis, tentu untuk transport guru non ASN ini bisa dilakukan.

"Beban guru ini sangat tinggi, pemerintah daerah harus memberikan support kepada mereka. Apalagi ini untuk seluruh guru dari TK PAUD hingga SMP baik negeri maupun swasta," katanya.

Ketua Komisi I DPRD Prabumulih, Riza Ariansyah SH mengatakan pada tahun 2025 DPRD Prabumulih menganggarkan uang sebesar Rp 3 miliar untuk insentif guru honorer namun ada penambahan sehingga akan dikurangi.

"Kita anggarkan Rp 3 miliar namun hari ini ada guru-guru datang mengatakan insentif mereka akan dikurangi untuk itu Komisi I DPRD Prabumulih merekomendasikan agar jangan dikurangi tapi tetap dibayarkan, nantinya akan ditambah di ABT," bebernya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran wahtsapp Tribunsumsel.com