Guru Non ASN TK & PAUD Ngadu ke DPRD Prabumulih, Minta Honor Mereka Dibayar Penuh Hingga Akhir Tahun

Ringkasan Berita:

• Puluhan guru honor TK dan PAUD di Prabumulih mendatangi DPRD menolak rencana pemangkasan honor transport dan meminta dibayarkan penuh hingga akhir tahun.
• Pemkot Prabumulih mengakui anggaran hanya mencakup 1.003 guru, sementara jumlah riil mencapai 1.910 orang, sehingga akan diusulkan penambahan lewat APBD Perubahan.
• DPRD Prabumulih menegaskan honor guru tidak akan dipotong dan kekurangan anggaran akan ditambah karena tenaga pendidik menjadi prioritas daerah.

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Puluhan guru honor dari Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih mendatangi gedung DPRD Prabumulih, pada Selasa (3/2/2026).

Kedatangan puluhan guru yang diterima Komisi I DPRD Prabumulih tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait uang transport alias honor mereka agar tidak dipangkas dan dibayar full hingga akhir tahun.

Hal itu disebabkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkot Prabumulih menganggarkan honor hanya untuk total sebanyak 1003 orang.

Sementara setelah dilakukan verifikasi ternyata total guru honorer di kota Prabumulih termasuk yang dibawah Depag sebanyak 1910.

Berdasarkan informasi yang didapat, untuk memenuhi semua honor guru itu, Disdikbud berencana akan mengurangi jumlah honor yang semula Rp 300 ribu, hal tersebut dilakukan agar semua guru honor mendapat honor.

Selain itu, beredar juga alternatif kedua yakni membayarkan honor hanya sampai bulan Juni saja karena anggaran tidak memadai.

"Karena itu kami mendatangi gedung DPRD Prabumulih berharap agar honor kami dibayarkan full hingga akhir tahun," ungkap satu diantara guru.

Pihaknya berharap DPRD Prabumulih melalui komisi I agar dapat memperjuangkan aspirasi mereka sehingga dapat menerima honor hingga akhir tahun mendatang.

Baca juga: Guru PPPK Paruh Waktu Bersertifikasi Digaji Rp500 Ribu, BKPSDM Lubuklinggau: Sesuai Kemampuan Daerah

Baca juga: Guru PPPK Paruh Waktu di Lubuklinggau Curhat Kontrak Baru Gaji Rp 500 Ribu, BPKAD Buka Suara

Kepala Disdikbud Pemkot Prabumulih, A Darmadi SPd mengakui jika pihaknya hanya menganggarkan anggaran sedikit sehingga tidak bisa mengakomodir semua guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.

"Jadi kemarin kita anggarkan sebanyak 1003 orang guru, setelah kita kroscek ulang guru-guru di Prabumulih termasuk di bawah Depag itu ternyata sebanyak 1910 orang, ada selisih," ungkap Darmadi ketika diwawancarai.

Darmadi mengaku terkait selisih jumlah tersebut setelah dilakukan pertemuan antara pihaknya bersama guru dengan Komisi I DPRD Prabumulih dipimpin Wakil Ketua Ir Dipe Anom dan Ketua Komisi Riza Ariansyah SH disepakati akan dianggarkan dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) mendatang. 

"Nanti selisih ini akan dianggarkan di ABT. Selama ini yang mendapat hanya sebanyak 1003 itu, kedepan selisih kurang itu akan dianggarkan dewan, transport itu sebesar Rp 300 ribu," katanya seraya mengatakan adanya penambahan karena ada penambahan satuan pendidikan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom mengatakan pihaknya mendapat aspirasi dari guru honor terkait insentif berupa uang transport yang selama ini diterima diketahui akan dikurangi bahkan akan dihilangkan.

"Terkait asprirasi tersebut setelah dibahas tidak akan dikurangi dan akan dibayarkan sebagaimana mestinya dan kekurangan anggaran akan ditambah di APBD Perubahan 2026 ini," ungkapnya.

Dipe mengatakan untuk tenaga pendidikan masuk dalam prioritas sehinga harus dianggarkan kedepannya termasuk insentif, operasional apalagi guru merupakan tokoh yang akan membentuk generasi bangsa.

"Apalagi guru TK dan PAUD yang memiliki beban kerja yang melebihi SD dan SMP karena murid sudah mengerti, sedangkan anak TK harus diberikan pendidikan ekstra dan lebih. Bahkan kami juga berharap kedepan ditingkatkan dari Rp 300 ribu," tuturnya.

Lebih lanjut pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah kota Prabumulih mampu menaikkan gaji RT mencapai Rp 1 juta dengan beban kerja beda tipis, tentu untuk transport guru non ASN ini bisa dilakukan.

"Beban guru ini sangat tinggi, pemerintah daerah harus memberikan support kepada mereka. Apalagi ini untuk seluruh guru dari TK PAUD hingga SMP baik negeri maupun swasta," katanya.

Ketua Komisi I DPRD Prabumulih, Riza Ariansyah SH mengatakan pada tahun 2025 DPRD Prabumulih menganggarkan uang sebesar Rp 3 miliar untuk insentif guru honorer namun ada penambahan sehingga akan dikurangi.

"Kita anggarkan Rp 3 miliar namun hari ini ada guru-guru datang mengatakan insentif mereka akan dikurangi untuk itu Komisi I DPRD Prabumulih merekomendasikan agar jangan dikurangi tapi tetap dibayarkan, nantinya akan ditambah di ABT," bebernya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran wahtsapp Tribunsumsel.com