LIPSUS: Makanan Program MBG Sering Terbuang Sia-sia, Orang Tua Ungkap Nasi Keras, Aroma Lauk Basi -1

“Kalau masalah dapur, kewenangan ada pada BGN (Badan Gizi Nasional). Kami di Disdik hanya sebagai penerima manfaat dan bertugas memfasilitasi. Jika SPPG MBG ingin masuk ke sekolah, kami akan all-out memberikan data yang dibutuhkan,” papar Affan Prapanca melalui Kepala Bidang SD/SMP Disdik Palembang, Kaplatul Ahlia.

Ia menambahkan, penambahan sekolah atau siswa penerima manfaat dari program MBG biasanya terjadi setiap bulan.

“Yang pasti, setiap kecamatan sudah terlibat. Namun, implementasinya ada yang bertahap karena masih menunggu kesiapan dapur,” tandasnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 22 September 2025, program MBG yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 telah menjangkau 342 sekolah dari total 1.445 sekolah di Palembang. Sebanyak 1.103 sekolah sisanya masih dalam antrean atau proses persiapan.

Rinciannya:

TK/PKBM: 42 sekolah sudah menerima manfaat, 783 belum.
SD Negeri/Swasta: 208 sekolah sudah menerima manfaat, 195 belum.
SMP Negeri/Swasta: 92 sekolah sudah menerima manfaat, 125 belum.
Secara keseluruhan, total siswa yang sudah menerima manfaat sebanyak 150.496 siswa, dan yang belum sebanyak 116.655 siswa.

Layak Dipertahankan: Kritik untuk Perbaikan Total

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. Supadmi Kohar, senada, menilai program ini layak dipertahankan. Kritik masyarakat harus dijadikan momentum evaluasi.

“Program ini bagus. Karena sifatnya baru, wajar jika ada kekurangan di sana-sini. Ke depan harus ada perbaikan, bukan dihentikan, karena itu bukan jalan keluar,” kata Supadmi.

Ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk terus melakukan evaluasi.

“Saya rasa pasti ada evaluasi di mana kekurangannya. Namun, masukan apa pun yang belum sesuai harapan harus tetap disampaikan agar ada proses perbaikan,” ucapnya. “Pemerintah tidak boleh anti-kritik. Masyarakat juga harus ikut bersama-sama memantau.”

Supadmi menambahkan, sejauh ini, laporan ketidakpuasan di lapangan belum signifikan, kebanyakan hanya terkait variasi menu dan belum meratanya distribusi.

“Proses memasak sudah dilatih, dan dapur sudah distandardisasi. Pemasok bahan makanan juga harus bersertifikasi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa program ini harus melibatkan semua pihak, termasuk UMKM, yang memberikan dampak positif besar bagi petani sayuran dan peternak.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com