Lipsus : Tarif Ongkir Bersiap Naik, Pengusaha Semakin Manyun Dampak Kenaikan Harga BBM Non Subsidi

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga BBM non-subsidi akibat ketegangan di Selat Hormuz mulai menekan dunia usaha di Sumatera Selatan, terutama sektor logistik, tambang, dan perkebunan.
• Pelaku usaha menghadapi dilema antara mempertahankan margin atau menaikkan harga, meski sebagian masih mencoba bertahan dengan efisiensi.
• Dampaknya meluas ke biaya operasional, distribusi, hingga ekspor, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa bagi masyarakat.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gelombang kenaikan harga BBM non-subsidi yang dipicu ketegangan di Selat Hormuz mulai menghantam napas dunia usaha di Sumatera Selatan.

Sehari pasca-pengumuman kenaikan, para pengusaha dari sektor jasa pengiriman, pertambangan, hingga perkebunan kini berada dalam posisi dilematis: bertahan dengan margin yang kian tipis atau terpaksa mengerek harga ke konsumen.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPARINDO), Haris Jumadi, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM merupakan pukulan langsung bagi sektor logistik. Pasalnya, bahan bakar adalah komponen utama dalam biaya operasional pengiriman barang dan dokumen.

"Intinya, ruang untuk kenaikan tarif itu ada. Namun, saat ini kami masih bersikap wait and see. Kami belum terburu-buru menaikkan tarif dan masih mencoba melakukan efisiensi di berbagai sektor untuk menekan beban operasional," ujar Haris, Minggu (19/4/2026).

Sektor Batubara dan Sawit Kian Terhimpit

Kondisi lebih getir dirasakan oleh pelaku usaha pertambangan. Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Sumsel, Andi Asmara, menyebut para pengusaha kini kian "manyun". Sebelum kenaikan ini pun, industri batubara sudah terengah-engah akibat kewajiban melintas di jalan khusus yang menguras biaya.

"Naiknya harga BBM, terutama solar non-subsidi yang melonjak tajam, hanya menambah beban operasional tambang. Posisi pengusaha sekarang benar-benar tertekan," kata Andi.

Setali tiga uang, industri kelapa sawit pun tak luput dari badai.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, memaparkan bahwa dampak  "Perang Teluk" ini merembet ke segala lini. Selain harga BBM industri yang naik dan pasokannya mulai dibatasi di daerah, harga pupuk pun ikut melambung dan langka.

"Kenaikan BBM berdampak pada seluruh faktor biaya, mulai dari angkutan Tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik, biaya alat berat, hingga pengapalan CPO. Bahkan di pasar internasional, biaya transportasi ke Eropa membengkak karena kapal harus memutar mengelilingi Benua Afrika demi keamanan," jelas Eddy.

Kini, para pelaku usaha hanya bisa berharap gejolak geopolitik global segera mereda sebelum beban operasional ini benar-benar memicu kenaikan harga barang dan jasa di tingkat masyarakat luas.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Meroket, Pengusaha Batubara Sumsel: Operasional Makin Berat, Kami Manyun

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pemprov Sumsel Tegaskan Sudah Batasi BBM Kendaraan Dinas Sejak WFH

Gejolak Selat Hormuz Terasa Hingga di SPBU

Sabtu pagi, 18 April 2026, menjadi hari yang mengejutkan bagi sebagian pemilik kendaraan di Sumatera Selatan. Tanpa pengumuman besar-besaran, PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga pada lini bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Langkah ini seolah menjadi "serangan fajar" bagi konsumen yang sebelumnya sempat bernapas lega setelah isu kenaikan pada 1 April lalu batal terlaksana.

Kenaikan kali ini bukan sekadar koreksi harga biasa. Lonjakannya tergolong signifikan, terutama untuk jenis bahan bakar berkualitas tinggi. Pertamax Turbo, misalnya, meroket dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Begitu pula dengan bahan bakar mesin diesel; Dexlite kini dibanderol Rp23.600 dan Pertamina Dex mencapai Rp23.900 per liter.

Gema Konflik Global di Jalur Distribusi

Kenaikan harga ini bukanlah tanpa sebab. Gejolak ini merupakan imbas langsung dari memanasnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik di kawasan Selat Hormuz—jalur nadi distribusi minyak dunia—telah menghambat pergerakan kapal-kapal tanker.

Akibat gangguan pasokan ini, harga minyak dunia melompat tajam dari kisaran 80 dolar AS menjadi 100 dolar AS per barel. Sebagai entitas yang mengikuti mekanisme pasar, Pertamina pun harus menyesuaikan harga produk non-subsidinya demi menjaga stabilitas operasional.

Anomali Pertamax dan "Benteng" Subsidi