BBM Non Subsidi Naik

Lipsus : Tarif Ongkir Bersiap Naik, Pengusaha Semakin Manyun Dampak Kenaikan Harga BBM Non Subsidi

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, memaparkan bahwa dampak  "Perang Teluk" ini merembet ke segala lini.

Penulis: Hartati | Editor: Slamet Teguh
Tribunsumsel.com/Choirul Rahman
ANTREAN KENDARAAN -- Antrean kendaraan roda empat terlihat memadati nozel solar subsidi di SPBU Kotabaru, Martapura OKU Timur beberapa waktu yang lalu. 

Di tengah lonjakan harga tersebut, ada sebuah anomali yang menarik perhatian. Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 tetap bertahan di harga lama, masing-masing Rp12.300 dan Rp12.900 per liter. Strategi ini diduga dilakukan untuk menjaga agar pengguna bensin menengah tidak langsung "eksodus" ke jalur subsidi.

Sementara itu, BBM jenis Pertalite dan Solar tetap berada dalam kendali pemerintah. Harganya tidak bergeming di angka Rp10.000 untuk Pertalite dan Rp6.800 untuk Solar. Namun, stabilitas harga subsidi ini membawa kekhawatiran baru: potensi antrean yang semakin mengular.

Misteri Laman Resmi dan Kekhawatiran Warga

Ada hal unik yang sempat memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Tak lama setelah pengumuman harga baru beredar, laman resmi pertamina.id yang memuat daftar harga terbaru mendadak tidak bisa diakses atau mengalami eror. Hal ini sempat memicu spekulasi di kalangan warganet mengenai kepastian data harga di lapangan.

Di tingkat lokal, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, hingga laporan ini diturunkan belum memberikan komentar terkait antisipasi lonjakan antrean di jalur subsidi akibat peralihan pengguna BBM non-subsidi.

Masyarakat kini hanya bisa pasrah sembari berharap konflik di Timur Tengah segera mereda. Sebab, setiap dentuman di Selat Hormuz, kini terasa langsung dampaknya pada dompet pengendara di Indonesia. 

SPBU Jakabaring Pantau Peningkatan Konsumsi Pertalite

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) turut diterapkan oleh SPBU di Jalan KH Gubernur Bastari, tepatnya di samping Polrestabes Palembang. Meski harga melambung tinggi, aktivitas pengisian bahan bakar terpantau masih berjalan normal tanpa antrean panjang.

Pengurus SPBU, Johan, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima instruksi penyesuaian harga dari Pertamina pada Sabtu dini hari. "Informasi kenaikan kami terima pukul 00.00 WIB, namun perubahan harga di pompa baru kami berlakukan pukul 05.50 WIB pada Sabtu lalu," jelas Johan saat ditemui, Minggu (19/4/2026).

Johan merincikan, kenaikan signifikan terjadi pada tiga jenis BBM nonsubsidi.Pertamax Turbonaik dari Rp13.350 menjadi Rp19.850 per liter,Pertamina Dexdari Rp14.850 melonjak ke Rp24.450 per liter, danDexlitedari harga Rp14.500 kini dibanderol Rp24.150 per liter.

"Untuk Pertamax nonsubsidi tidak ada kenaikan harga. Begitu juga dengan BBM subsidi jenis Pertalite, harganya masih tetap sama," tambahnya.

Meski tidak ada antrean yang membeludak, Johan mencatat adanya perubahan perilaku konsumen. Pengguna Pertalite kini cenderung mengisi tangki kendaraan mereka hingga penuh (full tank). "Ada peningkatan konsumsi Pertalite. Sepertinya masyarakat khawatir jika sewaktu-waktu harga BBM subsidi juga ikut naik," tuturnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan roda dua maupun roda empat mengalir bergantian tanpa hambatan berarti. Stabilitas harga subsidi ini pun disambut baik oleh para pelaku jasa transportasi lokal.

Tedi (53), seorang sopir angkot, mengaku lega karena tarif angkutan umum belum terpengaruh. "Tarif angkot masih normal karena kami menggunakan Pertalite yang harganya belum naik," katanya.

Senada dengan Tedi, Ali (43), seorang pengojek pangkalan, juga belum berniat menaikkan tarif jasanya. "Masih normal, jarak dekat antara Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. Untuk jarak jauh, tarifnya menyesuaikan tujuan atau kami samakan dengan tarif ojek daring," pungkas Ali kepada Tribunsumsel.com dan Sripoku.com, Minggu (19/4/2026).

Menurut Edward, meski ada kenaikan BBM non subsidi, ia memsstikan pagu anggaran BBM untuk kendaraan dinas tahun ini tidak ada kenaikan.

"Pastinya kalau anggaran operasional kendaraan dinas Pemprov Sumsel 2026 khusus untuk BBM ada di BPKAD," jelas Edwar.
Dijelaskan Edwar, untjk surat edaran ltentang efisiensi penggunaan kendaraan dinas terkait kenaikan BBM, sudah ada bersamaan dengan surat edaran WFH.

Sumber: Tribun Sumsel
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved