Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel

PDIP Sumsel Sorot Polemik Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp486,9 Juta, Sebut Sebaiknya Dibatalkan

DPD Partai PDI Perjuangan meja biliar Rp486,9 juta untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel merupakan suatu kritik masyarakat kepada pejabat publik.

Tayang:
Tribunsumsel.com/Arief Basuki Rohekan
ANGGARAN DPRD SUMSEL -- Ketua DPD PDIP Perjuangan Sumsel Devi Suhartoni (tengah) menyikapi polemik pengadaan meja biliar yang diperuntukan di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Dengan polemik yang ada, menurutnya rencana anggaran itu dikaji ulang atau sebaiknya dibatalkan. 

Ringkasan Berita:
  • DPD Partai PDI Perjuangan meja biliar Rp486,9 juta untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel merupakan suatu kritik masyarakat kepada pejabat publik.
  • Salah satu pimpinan tersebut adalah kader PDI Perjuangan Sumsel, Ilyas Panji Alam, yang menjabat Wakil Ketua III DPRD Sumsel.
  • Karena polemik ini telah berkembang luas, Ketua DPD PDIP Sumsel, Devi Suhartoni menilai sebaiknya rencana pengadaan itu ditinjau kembali dan dibatalkan.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel), menilai polemik pengadaan meja biliar Rp486,9 juta yang diperuntukkan di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel merupakan suatu kritik masyarakat kepada pejabat publik.

Apalagi, salah satu pimpinan tersebut adalah kader PDI Perjuangan Sumsel, Ilyas Panji Alam, yang menjabat Wakil Ketua III DPRD Sumsel.

Diketahui, data dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel itu, alokasi rencana pengadaan meja biliar itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, sebesar Rp151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, sebesar Rp335,9 juta, sehingga totalnya mencapai Rp486,9 juta.

Pengadaan dua meja biliar itu jadi sorotan, di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah pusat itu.

"Menanggapi dinamika pemberitaan yang berkembang di masyarakat, terkait rencana pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, saya memandang bahwa perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang wajar dalam kehidupan demokrasi," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, H. Devi Suhartoni, kepada Tribunsumsel.com dan Sripoku.com, Kamis (12/3/2026). 

Baca juga: Rekam Jejak Andie Dinialdie, Ketua DPRD Sumsel yang Viral di Tengah Rencana Pengadaan Meja Biliar

ANGGARAN MEJA BILIAR - Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie yang juga Ketua POBSI Sumsel, pada salah satu momen turnamen POBSI Cup dengan total hadiah Rp 61 juta beberapa waktu lalu.
ANGGARAN MEJA BILIAR - Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie yang juga Ketua POBSI Sumsel, pada salah satu momen turnamen POBSI Cup dengan total hadiah Rp 61 juta beberapa waktu lalu. (Dokumen/Andie Dinialdie)

Menurut Devi, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, maka kader bisa menjaga kepatuhan sebagai pejabat publik.

"PDI Perjuangan selalu menekankan kepada setiap kader yang memegang jabatan publik untuk menjaga kepatutan, kesederhanaan, serta sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dalam penggunaan fasilitas negara," ujarnya.

Diungkapkan Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) ini, karena polemik ini telah berkembang luas di tengah masyarakat, ia berpendapat bahwa akan lebih bijak apabila rencana pengadaan fasilitas tersebut ditinjau kembali dan sebaiknya dibatalkan.

Hal ini agar tidak menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap lembaga publik maupun terhadap pejabat yang memegang amanah rakyat.

"Bagi kami, menjaga kepercayaan masyarakat jauh lebih penting daripada mempertahankan kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik," jelasnya.

Ditambahkan Devi, seluruh kader PDI Perjuangan Sumsel yang memegang amanah jabatan publik senantiasa menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, integritas, serta keberpihakan kepada rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.

"Jalankan kepantasan atas jabatan di tengah situasi ekonomi rakyat sangat sulit, dan utamakan kepentingan rakyat. Rakyat tidak minta makan sama politisi, tetapi politisi bantu kemudahan rakyat mencari makan dan kehidupan, dan advokasi rakyat serta literasi untuk ketidakmampuan rakyat kecil ini value/nilai politik kader PDI Perjuangan Sumsel harus kami jalankan," ingatnya.

Apakah ada teguran kepada kader bersangkutan? Pada prinsipnya, dikatakan Devi, partainya selalu saling mengingatkan antar-kader, terutama bagi yang memegang amanah jabatan publik.

"Saya telah menyampaikan agar setiap kader selalu menjaga kepatutan, kehati-hatian, serta sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dalam penggunaan fasilitas negara. Ini juga menjadi bahan evaluasi secara internal oleh kami ke depan kepada para kader fraksi se-Sumsel ini," pungkasnya.

Anggaran Meja Biliar

Sebelumnya Sekretariat DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) merencanakan pengadaan dua meja biliar, bagi pimpinan dewan untuk di rumah dinasnya. 

Sumber: Tribun Sumsel
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved