Golkar Minta Ketua DPRD Sumsel Batalkan Pengadaan Meja Biliar Rp 486,9 Juta, Anggaran Bisa Digeser

Ringkasan Berita:

• Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Wihaji meminta Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie membatalkan pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD.
• Wihaji menyebut telah langsung menghubungi Andie agar anggaran tersebut dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan.
• Ia juga mengimbau seluruh kader Partai Golkar di eksekutif dan legislatif agar peka terhadap kebutuhan rakyat dan memprioritaskan program pelayanan publik.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD partai Golkar provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Wihaji, sudah meminta kepada kadernya yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Sumsel (Andie Dinialdie), agar membatalkan pengadaan meja biliar yang diperuntukan di rumah dinas Pimpinan DPRD Sumsel.

Menurut Wihaji, dirinya selaku pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin di Bumi Sriwijaya tersebut, telah menghubungi langsung Andie, agar ditindaklanjuti arahan tersebut.

"Saya sudah telpon mas Andie selaku ketua DPRD Sumsel, yang berasal dari partai Golkar, untuk membatalkan (pengadaan meja biliar) hal tersebut," kata Wihaji kepada Tribunsumsel.com dan Sripoku.com.

Baca juga: PDIP Sumsel Sorot Polemik Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp486,9 Juta, Sebut Sebaiknya Dibatalkan

Baca juga: Kekayaan Ilyas Panji Alam, Wakil Ketua DPRD Sumsel Viral Soal Anggaran Meja Biliar Rp486,9 Juta

Diungkapkan Wihaji, diharapkan anggaran yang ada itu bisa digeser untuk program prioritas yang menyentuh rakyat Sumsel.

"Jadi anggarannya, bisa untuk  memprioritaskan program- program yang menjadi prioritas layanan untuk masyarakat Sumsel.," ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini,

Ditambahkan Wihaji, selaku ketua ia mengimbau kepada kader Golkar di Sumsel, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif disetiap tingkatan, agar peka terhadap kepentingan rakyatnya.

Apalagi dari DPP sudah mengingatkan dalam Rapimnas salah satunya  adalah bagaimana semua kader- kader Golkar mesti menunjukan contoh yang baik, dan memahami suasana kebatinan masyarakat di daerahnya  masing-masing.

"Jadi, itu juga berlaku bagi semua kader Golkar yang ada di legislatif maupun eksekutif, di wilayah provinsi Sumsel," tandasnya. 

Dilanjutkan Wihaji dengan arahannya ke ketua DPRD Sumsel tersebut selaku kader Golkar, maka hal itu secara otomatis membatalkan alokasi anggaran Biliar itu.

"Prinsipnya prioritaskan program yang berkenaan dengan program pelayanan masyarakat," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com