Proyek Interior Miliaran Rupiah Jadi Sorotan, Bedah SiRUP LKPP DPRD Sumsel

Ringkasan Berita:

• Polemik anggaran di Sekretariat DPRD Sumsel mencuat setelah muncul rencana pengadaan fasilitas mewah di rumah dinas pimpinan dewan.
• Sekretariat DPRD menyebut anggaran tersebut masih sebatas rencana dan diklaim sebagai kebutuhan penunjang aktivitas pimpinan dewan.
• Namun, pakar kebijakan publik Unsri menilai rencana belanja itu tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan berpotensi mencederai rasa keadilan publik.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Polemik anggaran di Sekretariat DPRD Sumatra Selatan (Sumsel) terus menggelinding bak bola liar.

Setelah publik dihebohkan dengan rencana pengadaan dua unit meja biliar senilai Rp486,9 juta, kini sederet angka fantastis lainnya mencuat ke permukaan.

Mulai dari lampu gantung hias ratusan juta hingga sistem pemanas air (heat pump) bernilai hampir satu miliar rupiah, terpampang nyata dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2026.

Di tengah tren efisiensi akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), belanja fasilitas privat para wakil rakyat ini dinilai melukai rasa keadilan publik.

Daftar "Belanja Mewah" di Rumah Dinas

Penelusuran melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP mengungkap rincian yang mencengangkan.

Untuk rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel, Raden Gempita, dialokasikan anggaran lampu gantung hias sebesar Rp604,6 juta serta pengadaan meubelair mencapai Rp2,3 miliar.

Kondisi serupa terlihat pada rumah dinas Wakil Ketua III, Ilyas Panji Alam. Di sana, terencana pengadaan alat gim (gym) senilai Rp395 juta dan sistem pemanas air (heat pump) dengan pagu mencapai Rp776 juta, ditambah meubelair sebesar Rp2,3 miliar.

Tak ketinggalan, rumah dinas Wakil Ketua II, Nopianto, juga masuk dalam daftar rencana belanja. Di antaranya adalah dua unit sistem pengeras suara (sound system) masing-masing Rp200 juta, serta dua paket tirai gulung (roller blind) dengan total nilai lebih dari Rp630 juta.

Dalih Kebutuhan Penunjang

Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Sumsel, Hadiyanto, mengonfirmasi kebenaran data tersebut. Namun, ia menekankan bahwa data yang muncul di SiRUP masih bersifat rencana (E-katalog) dan belum direalisasikan.

"Benar, kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan masih dalam tahap rencana (SiRUP), pelaksanaannya belum dilakukan. Alat-alat tersebut merupakan kebutuhan penunjang aktivitas pimpinan dewan," jelas Hadiyanto saat dikonfirmasi.

Namun, alasan "penunjang aktivitas" ini justru menjadi titik krusial perdebatan. Selain fasilitas privat, biaya operasional rutin pun tak kalah besar. Jasa tenaga kebersihan semester I dianggarkan Rp1,7 miliar, jasa pengemudi Rp1 miliar, hingga jasa keamanan yang menembus angka Rp2,3 miliar.

Renovasi Interior Fraksi: Proyek Tanpa Henti?

Sorotan juga tertuju pada renovasi interior ruang fraksi. Meski sudah dimulai sejak awal 2025, proyek ini masih terus berjalan pada 2026. Lima fraksi—PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Golkar—masing-masing mendapat jatah renovasi Rp1 miliar. Bahkan, khusus untuk Fraksi Demokrat, terdapat tambahan pengadaan meubelair sebesar Rp2,4 miliar.

Blind Spot Etika Anggaran

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Muhammad Husni Tamrin, menilai fenomena ini sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi rakyat.

"Secara teknis, setiap usulan belanja modal harus memiliki korelasi logis dengan peningkatan fungsi pelayanan atau kinerja legislasi. Meja biliar seharga mobil mewah atau rumah subsidi di ruang privat jelas melampaui batas kewajaran dan lebih mengarah pada gaya hidup eksklusif," tegas Husni.