Ada Keluhan Warga, BGN Wajibkan SPPG Miliki Akun Medsos, Menu dan Harga Harus Transparan ke Publik

“Ini hal yang sangat baik yang kami dapatkan di Sumatera Selatan. Berbeda dengan beberapa daerah lain yang masih menghadapi tantangan,” katanya.

Sementara itu terkait pelaksanaan program MBG selama Ramadan, BGN menegaskan bahwa bulan puasa tidak menjadi alasan untuk menghentikan pemberian asupan bergizi.

Untuk sekolah reguler, makanan tetap dibagikan  dalam bentuk menu kering yang bisa dibawa pulang.

Pembagian dilakukan setiap hari, bukan sekaligus untuk beberapa hari ke depan.

“Jadi bukan satu hari dibagi untuk tiga hari ya. Itu keliru dan harus diingatkan, bahwa pembagiannya setiap hari,” tegas Sony.

Sementara untuk pondok pesantren atau boarding school yang siswanya tinggal di asrama, SPPG tetap memasak seperti biasa pada siang hari dan membagikan makanan menjelang waktu berbuka.

BGN juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Dengan jumlah SPPG yang kini telah mencapai 24.000 unit secara nasional, diakui bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya seragam.

Maka pentingnya inovasi dari para ahli gizi dan pengelola SPPG dalam menyusun menu.

Jika masih terdapat keluhan mengenai kurangnya variasi atau nilai gizi yang dianggap belum memadai, maka hal tersebut menjadi bahan evaluasi internal.

“Menu harus variatif. Bahkan ada SPPG yang meminta masukan dari siswa, besok menunya mau apa boleh saja. Itu bagus sebagai bentuk partisipasi,” ujarnya.

Melalui penguatan transparansi, koordinasi, serta inovasi menu, BGN berharap Program MBG dapat berjalan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik, dan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyebut Sumsel menjadi salah satu provinsi yang minim komentar negatif terkait implementasi program MBG.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kesiapan daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan. Seluruh kebutuhan bahan untuk MBG,  tersedia di Sumsel tanpa harus mengandalkan impor dari luar daerah maupun luar negeri," katanya. 

Menurut  Deru, konsistensi pemerintah daerah dalam membangun kemandirian pangan menjadi faktor penting.

Sejak November 2021, Pemprov Sumsel telah mencanangkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).