Kantor DPD PDIP Sumsel Tak Lagi Berpagar, Devi Suhartoni : Wujud Kesetaraan Partai dan Rakyat

Ringkasan Berita:

• Kantor DPD PDI Sumsel di Jalan Basuki Rahmat, Palembang kini tak ada lagi memakai pagar
• Perubahan ini terjadi di masa kepemimpinan Devi Suhartoni yang baru saja dilantik sebagai ketua DPD PDIP Sumsel
• Menurut Ketua DPD PDIP Sumsel Devi Suhartoni, jika selama ini kantor partai di banyak tempat sering dibaca publik sebagai ruang tertutup

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Palembang kini tak ada lagi memakai pagar. 

Perubahan ini terjadi di masa kepemimpinan Devi Suhartoni yang baru saja dilantik sebagai ketua DPD PDIP Sumsel. 

Sekilas tampak seperti keputusan arsitektural, namun sesungguhnya ini merupakan pilihan politik yang sadar menata ulang relasi antara partai dan warga.

Menurut Ketua DPD PDIP Sumsel Devi Suhartoni, jika selama ini kantor partai di banyak tempat sering dibaca publik sebagai ruang tertutup, representasi kekuasaan, bukan ruang perjumpaan. 

Pagar fisik di depan gedung tidak hanya berfungsi sebagai pembatas keamanan, tetapi juga menciptakan jarak psikologis.

Warga datang sebagai “tamu”, bukan sebagai pemilik ruang politik.

Dikatakan Devi, keputusan merobohkan pagar itu berangkat dari pertanyaan sederhana, apakah partai hadir untuk dilihat dari jauh, atau untuk hidup bersama rakyat?

"Nah, setelah renovasi, halaman depan kantor tidak lagi dipagari. Yang terbentang adalah hamparan conblock yang lapang, rata, dan fungsional ruang yang bisa dipakai, bukan sekadar dipandang. Ini penting secara politik, yaitu keterbukaan tidak hanya dinyatakan dalam pidato, tetapi diwujudkan dalam tata ruang," katanya, Jumat (6/2/2026).

Diungkapkan Devi Suhartoni yang juga Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), dalam perspektif sosiologi politik, ruang fisik membentuk perilaku politik. 

Ruang tertutup cenderung melahirkan politik hierarkis, ruang terbuka mendorong interaksi setara. 

Dengan halaman yang menyatu dengan jalan, sekretariat partai tidak lagi berdiri “di atas” warga, tetapi “di tengah” kehidupan kota Palembang.

"Tentu, keterbukaan tidak berarti ketiadaan ketertiban. Pengelolaan keamanan tetap dijalankan secara humanis dan terukur, sehingga ruang ini aman bagi siapa pun tanpa mengembalikan logika pagar yang memisahkan," ucapnya.

Ditambahkan Devi, transformasi ruang ini memperoleh maknanya ketika dihubungkan dengan program “Makan Jumat Marhaen.” Setiap Jumat selepas salat, halaman conblock itu akan menjadi meja panjang kebersamaan: kader, pengurus, dan warga duduk sejajar, makan bersama, dan berbincang tanpa podium.

"Ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan praktik politik Marhaen yang menegaskan kesetaraan antara partai dan rakyat. Alih-alih berbicara tentang rakyat, partai memilih berbicara dengan rakyat di meja yang sama," jelasnya.

Dilanjutkannya, model semacam ini penting di tengah krisis kepercayaan terhadap partai politik. Kepercayaan publik tidak lagi dibangun hanya melalui kampanye atau baliho, melainkan melalui kehadiran yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari warga.