Kantor DPD PDIP Sumsel Tak Lagi Berpagar, Devi Suhartoni : Wujud Kesetaraan Partai dan Rakyat

Program ini juga tidak bersifat sentralistik. Pelaksanaannya akan bergilir di kantor-kantor DPC kabupaten/kota, menegaskan bahwa politik Marhaen tidak eksklusif untuk ibu kota provinsi, tetapi harus diupayakan agar masuk hidup di pasar, desa, kebun karet, bantaran sungai, dan kampung nelayan di seluruh Sumatera Selatan.

"Sebagai Ketua DPD periode 2025–2030, saya memandang perubahan ini sebagai fondasi praksis politik Banteng Sumsel ke depan," paparnya.

Yaitu, dari politik representasi ke politik partisipasi, ruang tertutup ke ruang publik, dan komunikasi satu arah ke dialog dua arah.

"Halaman conblock di depan kantor bukan sekadar renovasi infrastruktur; ia adalah infrastruktur demokrasi. Di sanalah aspirasi dapat bertemu keputusan, keluhan bertemu solusi, dan warga bertemu partainya tanpa rasa sungkan," tuturnya.

Selain itu, menurut Devi jika sebelumnya kantor Sekretariat mudah dibaca sebagai simbol kekuasaan partai, kini dirinya ingin ia dibaca sebagai simbol keberpihakan, tempat rakyat merasa didengar, dihormati, dan diakui.

"Merobohkan pagar hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar ruang terbuka itu terus diisi dengan praktik politik yang jujur, dekat, dan bertanggung jawab. Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dengan arsitektur semata tetapi dengan kehadiran, konsistensi, dan keberpihakan yang nyata," pungkas Devi.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel