7 Sosok yang Menolak Presiden ke-2 RI Soeharto Diusulkan jadi Pahlawan Nasional Dilengkapi Alasannya

4. Direktur IPO

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto.

Menurutnya wacana yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut merupakan ide usang.

"Usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tidak miliki urgensi, sematan pahlawan tidak membuat jasa Soeharto bertambah, pun jika tanpa gelar sekalipun tidak membuat jasa Soeharto hilang, ia tetap bapak pembangunan nasional Indonesia," kata Dedi, Sabtu (3/5/2025).

Kemudian diungkapkannya wacana tersebut menandakan minimnya gagasan.

"Ide semacam ini usang, menandai minimnya gagasan kementerian sosial dalam rangka menyejahterakan masyarakat," terangnya.

Menurutnya, Kemensos seharusnya segera menyelesaikan persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat.

"Isu kesejahteraan, konflik publik hingga pemerataan bantuan negara pada masyarakat yang lebih merata dan berdampak," paparnya.

5. Komnas HAM

Anis Hidayah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mempertanyakan wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden RI Soeharto.

Dikutip dari Kompas.com, Anis menilai, wacana tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai konstitusi.

Bahkan, Anis menyinggung soal kepantasan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

"Jadi, saya kira penting untuk dikembalikan pertanyaannya kepada kita semua. Apakah pantas? Saya bertanya kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini, apakah pantas seseorang yang kemudian mendorong kita semua untuk melahirkan reformasi kemudian akan diberikan gelar sebagai pahlawan?" tanya Anis, dalam sebuah diskusi publik yang digelar bertemakan "Soeharto, Pahlawan atau Penjahat HAM", Sabtu (24/5/2025).

Anis lantas mengingatkan kepada para peserta yang kebanyakan adalah aktivis reformasi 1998 tentang perjuangan reformasi.

Menurut dia, semua aktivis kala itu sepakat bahwa reformasi hadir karena ada pemimpin yang bertindak di luar dari tujuan konstitusi.