Alasan Anthony Lee, Mahasiswa Gugat Kapolri hingga Presiden Prabowo Imbas Demo Memakan Korban Jiwa

"Sidang kembali dilanjutkan tanggal 1 Oktober 2025 masih memanggil tergugat dan turut tergugat," ucap Hakim di ruang sidang.

17+8 Tuntutan Rakyat 

17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman beragam tuntutan dan desakan masyarakat yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi dimulai pada 25 Agustus 2025. 

Sebanyak 17 poin tuntutan memiliki tenggat 5 September 2025. Artinya, pihak-pihak yang menjadi target tuntutan ini, termasuk pemerintah dan DPR, didorong untuk melaksanakannya paling lambat pada tanggal tersebut.

Sedangkan 8 poin tuntutan lainnya memiliki tenggat jangka panjang yaitu 31 Agustus 2026.

Poin 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Tenggat 5 September 2025 

Tugas Presiden Prabowo

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas DPR 

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
• Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik 

• Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan
  kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

• Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Poin 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Tenggat 31 Agustus 2026

• Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
• Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
• Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
• Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
• Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
• TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
• Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
• Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com