Reaksi Dedi Mulyadi Soal Isu Terima Tunjangan Rp33 Miliar Usai Menjabat Sebagai Gubernur Jawa Barat

TRIBUNSUMSEL.COM -- Beredar isu soal tunjangan mencapai Rp33 Miliar sebagai Gubernur Jawa Barat membuat Dedi Mulyadi angkat bicara.

Kang Dedi Mulyadi sapaan akrabnya menegaskan jika penghasilan diterima tiap bulan hanyalah gaji pokok dengan nilai sebesar Rp8,1 Juta.

 “Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya memang mendapat fasilitas, tetapi banyak yang saya coret dari anggaran,” ujar Dedi dalam akun Instagramnya, Jumat (12/9/2025) melansir dari Kompas.com.

Ia menjelaskan, fasilitas seperti pakaian dinas dan mobil dinas tidak ia gunakan.

“Baju dinas saya tidak ambil, saya beli sendiri. Mobil dinas juga tidak saya pakai,” tegasnya.

 Selain soal gaji, Dedi juga membeberkan kebijakan penghematan yang ia lakukan terkait perjalanan dinas gubernur. 

Ia menyebut, sebelum dirinya menjabat, anggaran perjalanan dinas gubernur mencapai Rp1,5 miliar per tahun.

 “Setelah saya menjabat, anggaran perjalanan dinas saya turunkan menjadi Rp750 juta. Dan sekarang, di perubahan APBD tahun 2025, anggaran itu diturunkan lagi menjadi Rp100 juta. Tahun ini baru terpakai Rp74 juta,” ungkap Dedi.

Langkah tersebut, kata Dedi, merupakan upaya untuk menekan pemborosan sekaligus mengalihkan anggaran agar lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat.

Dana Operasional Gubernur untuk Rakyat

Selanjutnya mengenai dana operasional gubernur yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah, yakni 0,15 persen dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan APBD Jawa Barat, dana operasional itu sekitar Rp28 miliar. Jumlah itu dibagi dua, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Jadi yang saya terima sekitar Rp21,6 miliar per tahun,” kata Dedi.

Namun, ia menekankan dana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi.

 “Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Ada orang sakit di rumah sakit saya bantu, biaya transportasi keluarga pasien saya tanggung, sekolah yang butuh pengecatan saya biayai, rumah roboh saya bantu, jalan desa rusak saya perbaiki, hingga jembatan gantung yang putus saya bangun ulang,” jelasnya.

Dedi menambahkan, setiap hari ada antrean masyarakat di Lembur Pakuan, kediaman dinas gubernur, untuk meminta bantuan. 

“Biaya operasional ini semuanya diperuntukkan bagi masyarakat, tidak saya ambil untuk pribadi,” ujarnya.

Siap Jika Dana Operasional Dihapus

Meski begitu, Dedi menyatakan siap jika dana operasional gubernur dihapus. 

Namun, ia mengingatkan bahwa konsekuensinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.

“Saya pribadi tidak ada masalah jika biaya operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat. Sebab banyak peristiwa mendadak yang tidak teranggarkan dalam APBD,” ucapnya.

Ia mencontohkan, jika ada warga sakit darurat, rumah roboh akibat bencana, atau anak yatim membutuhkan biaya sekolah, bantuan cepat akan sulit diberikan tanpa dana operasional.

“Kalau operasional dihapus, nanti saya hanya bisa mengandalkan pemasukan dari YouTube. Banyak orang tidak akan tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk ke rumah sakit, banyak rumah roboh tidak bisa saya bantu, anak-anak yatim pun kesulitan,” katanya. 

“Bukan untuk Kepentingan Saya” Dedi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan dana operasional untuk memperkaya diri. “Jangan salah persepsi. Dana operasional itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan rakyat.

Setiap rupiah saya keluarkan untuk masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang saya dapat Rp33 miliar untuk pribadi, itu tidak benar,” tegasnya. 

Ia menutup dengan menyatakan bahwa transparansi akan terus ia jaga selama memimpin Jawa Barat.

“Yang terpenting adalah rakyat bisa merasakan manfaat dari setiap anggaran. Itu komitmen saya,” ujar Dedi.

Sosok Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi adalah politikus yang berasal dari Partai Gerindra.

Saat ini ia menjabat sebagai Gubernur Jabar untuk periode 2025-2030.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, semasa kecil Dedi Mulyadi mengenyam pendidikan dasar di tanah kelahirannya yaitu SD Subakti.

Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke SMP Kalijati dan SMA Negeri Purwadadi.

Kemudian, ia menyelesaikan pendidikan menengah, Dedi Mulyadi melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta pada 1999.

Semasa kuliah, Dedi Mulyadi sudah aktif mengikuti organisasi ekstra kampus.

Bahkan tercatat pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta.

Tak hanya ekstra kampus, Dedi Mulyadi juga berorganisasi di Lembaga Kemahasiswaan dan pernah aktif di Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta.

Beberapa organisasi lain yang diikuti Dedi Mulyadi adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang kemudian berlanjut sebagai Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Dalam karier politiknya, Dedi terpilih sebagai anggota DPRD Purwakarta periode 1999-2004 melalui Partai Golkar.

Pada 2003, ia lalu diminta mendampingi Lily Hambali maju Pilkada Purwakarta dan akhirnya terpilih sebagai wakil bupati.

Setelah itu, Dedi dipercaya menjabat Ketua DPD Golkar Purwakarta pada 2004-2007.

Pada Pilkada 2008, Dedi mencalonkan diri menjadi Bupati berpasangan dengan Dudung B. Supardi.

Dedi kembali mencalonkan diri sebagai petahana bersama wakilnya, Koswara, untuk Pilkada 2013.

Dia menang lagi dan kembali memimpin Purwakarta untuk periode 2013-2018.

Perjalanan karier politik Dedi Mulyadi makin moncer saat ia terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar Jabar pada 2016.

Dedi sempat mencalonkan Gubernur Jabar pada 2018 berpasangan dengan Deddy Mizwar, namun pasangan ini kalah.

Dedi kemudian nyaleg di DPR RI pada 2019 dan menang.

Pada 2023, Dedi Mulyadi mengakhiri hubungannya dengan Partai Golkar.

Dia kemudian bergabung dengan Partai Gerindra akhirnya memenangkan Pilgub Jabar 2024 bersama Erwan Setiawan.

Dedi Mulyadi tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp19,6 miliar.

(*)