Alasan NasDem Minta DPR Setop Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach Usai Dinonaktifkan 

Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan. 

Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. 

Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan.

Ahmad Sahroni Sebut publik tolol 

Sahroni sebelumnya disorot publik akibat pernyataannya beberapa waktu belakangan.

Salah satunya saat Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol. 

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki dan komplain. 

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Setelah persoalan ini viral, Sahroni sempat dimutasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR.

Seperti diketahui, berawal penjarahan kediaman Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani, kini rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani hingga Nafa Urbach menjadi sasaran amuk massa, Sabtu (30/8/2025) malam hingga Minggu dini hari.

Rumah Ahmad Sahroni Dijarah

Sebelumnya, rumah anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) sejak sore hingga malam.

Aksi ini diduga dipicu oleh pernyataan kontroversial Sahroni yang menyebut desakan pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol sedunia,” memicu kemarahan publik, termasuk warga di daerah pemilihannya.