Berita Nasional

Mahfud MD Sebut Tak Harus Jokowi Diperiksa KPK Soal Dugaan Mark Up Whoosh, Bisa Menterinya Dulu

Terkait kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya dugaan mark up dalam proyek

Kompas.com
PROYEK KERETA CEPAT WHOOSH - Presiden ke 7 Indonesia, Joko Widodo Beberapa Waktu yang Lalu. Eks Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara terkait kemungkinan KPK memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Tuntutan pemeriksaan Jokowi dalam polemik proyek Kereta Cepat Whoosh ini muncul karena Jokowi sempat mengklaim bahwa proyek ini adalah idenya. 

"Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman yang lain juga banyak mungkin mau tanya," ungkapnya.

Kemudian Agus juga mengungkap Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

Utang Proyek Whoosh

Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan karena utangnya yang mencapai Rp116 triliun, dan menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu dan menjadi beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Whoosh, program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi ini berujung pada tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

Karena menjadi lead konsorsium PSBI, maka PT KAI menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ada Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bisa Periksa Jokowi? Mahfud: Tidak Harus, Bisa Menterinya Dulu, .

Sumber: Tribunnews
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved