Pada tahun pajak 2025, ia membayar pokok pajak sebesar 57.486. Akun tersebut, juga mengunggah bukti pembayaran PBB tahun 2023 sebesar 15.840.

"Pajak Tanah 2025 kok mundak e 3 kali lipat yo lur mengerikan tenan ancen, wong cilik do diperes. iku tagihan 2023, 15.840, nek tahun 2024 sekitar 18.000, tahun 2025 kok mundak 3 kali lipat beh nemen (pajak tanah 2025 kok naiknya 3 kali lipat ya? mengerikan sekali, orang kecil diperas. itu tagihan 2023 15.840, kalau tahun 2024 sekitar 18.000, tahun 2025 kok naik 3 kali lipat? keterlaluan)," tulisnya.

Hal senada juga disampaikan Warga Kecamatan Wedarijaksa, Agus. Ia mempertanyakan klaim bupati yang menyebut bahwa tarif PBB tidak pernah mengalami penyesuaian dalam 14 tahun terakhir.

Agus mengatakan, sebelum 2022, PBB untuk tanah dan rumah yang ditinggalinya sekitar Rp 50 ribu per tahun satu tahun. 

Selanjutnya, sejak 2022 naik menjadi Rp 61 ribu. 

"Kalau dibilang tidak ada kenaikan selama 14 tahun, nyatanya PBB saya naik tahun 2022 lalu," ungkapnya, Sabtu (24/5/2025), dilansir TribunBanyumas.com.

Aksi Massa Bakal Digelar

Masih mengutip Tribun Banyumas, penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen bakal disampaikan melalui aksi. 

Pada 13 Agustus 2025, ribuan santri bakal ikut turun unjuk rasa. Mereka tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI).

Koordinator Umum ASPIRASI, Sahal Mahfudh, mengatakan bakal mengerahkan setidaknya 5 ribu santri dari berbagai penjuru Kabupaten Pati untuk ikut serta dalam unjuk rasa tersebut. 

Meski begitu, ia menjamin aksi akan berjalan damai dan telah diberitahukan secara resmi kepada Polresta Pati.

Menurutnya, sekitar lima ribuan santri dari seluruh penjuru Pati, itu berasal dari Pati Utara, Selatan, Timur, Barat, juga dari Margoyoso, Cluwak, Tayu, Sukolilo, Kayen, Gabus, Batangan, Juwana, hingga Pati Kota.

Sahal pun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tarif PBB-P2.

"Hal ini tidak adil dan sangat menyulitkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Kami minta kenaikan pajak ini ditinjau ulang. Kalau pun harus naik, ya sewajarnya saja, 10 sampai 20 persen itu masih logis,” ungkapnya di kawasan Alun-Alun Pati, Rabu (6/8/2025).

Selain itu, ASPIRASI menyoroti rencana renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp 15 miliar.