"Sembilan hari yang lalu di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya, ini perlu kita sikapi bahwa beliau mendiskreditkan DPRD Jawa Barat dan mendiskreditkan anggota DPRD provinsi," kata Doni, Jumat.
Ia pun mendesak Dedi untuk menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya di Musrenbang.
Apabila tidak, kata Doni, maka anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP ogah terlibat dengan Dedi.
"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni, dikutip dari TribunJabar.id.
Merasa Direndahkan
Sementara, anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menyatakan bahwa aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap pernyataan yang dianggap telah melecehkan DPRD sebagai institusi legislatif.
"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi," ujarnya seusai rapat paripurna.
Memo juga menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif demi menjunjung semangat kerja sama antara kedua lembaga.
"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," ucapnya. "Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan fraksi," kata Memo.
Aksi walk out ini menambah ketegangan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan menandai tuntutan serius dari Fraksi PDI-P agar Dedi Mulyadi memberikan penjelasan secara resmi kepada lembaga legislatif.
Diketahui, sidang paripurna denga agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.
Respon Dedi Mulyadi
Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menangapi soal aksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) walk out saat acara rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.
Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.