TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA – Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memilih walk out dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Hal ini dipicu soal pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu.

Dalam kegiatan itu, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya, Dedi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

Ia kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun APBD.

Begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ujarnya.

Menurut Dedi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," ucapnya.

Baca juga: Jawaban Dedi Mulyadi usai Fraksi PDIP Walk Out karena Pernyataan Dianggap Merendahkan: Itu Hak 

Pidato Dedi Mulyadi itu ternyata disinggung dalam rapat DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Anggota Fraksi PDIP Jabar Doni Maradona Hutabarat, menilai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendiskreditkan lembaga tersebut.

“Begini Pimpinan, sembilan hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap, acara musrenbang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu kita sikapi,” ucapnya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

“Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi,” ujarnya, dikutip dari video Kompas.TV.