Memo juga menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif demi menjunjung semangat kerja sama antara kedua lembaga.

"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," ucapnya. "Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan fraksi," kata Memo. 

Aksi walk out ini menambah ketegangan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan menandai tuntutan serius dari Fraksi PDI-P agar Dedi Mulyadi memberikan penjelasan secara resmi kepada lembaga legislatif.

Diketahui, sidang paripurna denga agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Respon Dedi Mulyadi

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menangapi soal aksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) walk out saat acara rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.

Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka. 

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Dedi juga menilai bahwa sikap walk out tersebut merupakan bentuk ekspresi dari partai politik dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, hal ini adalah sesuatu yang biasa dalam sistem demokrasi. "Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com