TRIBUNSUMSEL.COM - Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat diduga menyindir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang walk out saat acara rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Adapun aksi itu dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dianggap merendahkan DPRD Jabar pada 7 Mei lalu.

Lewat Instagram miliknya, Dedi Mulyadi baru-baru ini diduga menyindir pihak yang ingin dihargai tapi tak mernah menghargai.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu juga mempertanyakan tujuan pemimpin, bekerja untuk rakyat atau segelintir orang.

Kang Dedi pun menyinggung pihak yang tak hadir dalam Musrenbang atau Musyarawah Perencanaan Pembangunan pada 7 Mei 2025 lalu.

Di mana pernyataan KDM pada Musrenbang itulah yang menjadi alasan Fraksi PDIP untuk walk out.

Dedi Mulyadi pun menyindir pihak yang tak datang dalam musrenbang itu.

Baca juga: Jawaban Dedi Mulyadi usai Fraksi PDIP Walk Out karena Pernyataan Dianggap Merendahkan: Itu Hak 

Ia menyebutkan sosok yang ingin dihargai namun tidak pernah menghargai.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tidak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tak pernah mau terlibat," kata KDM dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu (17/5/2025).

Ia pun menyindir pihak yang tak setuju dengan anggaran Pemprov Jabar yang berpihak pada rakyat.

"Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," ucapnya lagi.

KDM pun mempertanyakan untuk siapakah pada kelompok itu bekerja.

"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?," terangnya.

Seperti diketahui, seluruh anggota Fraksi PDI-P melakukan aksi walk out dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025) karena merasa kecewa dengan Dedi Mulyadi.

Adapun aksi itu dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dianggap merendahkan dan melecehkan martabat DPRD Jabar.

Detik-Detik Fraksi PDIP Walk Out

Sebelumnya, seluruh anggota Fraksi PDI-P melakukan aksi walk out dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025) karena merasa kecewa dengan Dedi Mulyadi.

Rapat paripurna yang seharusnya membahas pandangan fraksi terhadap sejumlah Raperda usulan Pemprov dan respons gubernur terhadap usulan legislatif berubah menjadi memanas dan protes terbuka.

Suasana memanas itu berawal saat anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi setelah sidang dibuka oleh pimpinan dewan.

Doni menyinggung soal pernyataan Dedi Mulyadi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Saya berpikiran beliau (Dedi Mulyadi) mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota provinsi," kata Doni, dikutip Tribunjabar.id dari siaran langsung YouTube DPRD Jawa Barat, Jumat.

Kemudian, Doni secara terang-terangan menyinggung sikap Gubernur Jabar yang dinilainya tidak membuka ruang bagi pendapat para anggota dewan.

"Saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman DPRD," lanjutnya. 

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," katanya. 

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya. 

Senada dengan Doni, Memo Hermawan yang juga anggota Fraksi PDIP mengungkapkan kekecewaanya.

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya melihat seharusnya DPRD, legislatif dan eksekutif saling mengisi dan memperkuat. Tapi beberapa bulan ini ada suara-suara tidak enak juga, saling merendahkan. Saya Meminta perbaiki marwah DPRD ini, supaya hubungan yang harmonis, baik Gubernur, Wakil Gubernur dan legislatif ini dengan DPRD," kata Memo.

Memo pun meminta seluruh Fraksi PDIP untuk tidak mengikuti atau keluar dari rapat paripurna tersebut.

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraksi PDIP perjuangan," lanjut Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Hal ini dipicu soal pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu.

Dalam kegiatan itu, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya, Dedi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

Ia kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun APBD.

Begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ujarnya.

Menurut Dedi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," ucapnya.

Merasa Direndahkan 

Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menyatakan bahwa aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap pernyataan yang dianggap telah melecehkan DPRD sebagai institusi legislatif. 

"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi," ujarnya seusai rapat paripurna. 

Memo juga menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif demi menjunjung semangat kerja sama antara kedua lembaga.

"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," ucapnya. "Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan fraksi," kata Memo. 

Aksi walk out ini menambah ketegangan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan menandai tuntutan serius dari Fraksi PDI-P agar Dedi Mulyadi memberikan penjelasan secara resmi kepada lembaga legislatif.

Diketahui, sidang paripurna denga agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Respon Dedi Mulyadi

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menangapi soal aksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) walk out saat acara rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.

Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka. 

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Dedi juga menilai bahwa sikap walk out tersebut merupakan bentuk ekspresi dari partai politik dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, hal ini adalah sesuatu yang biasa dalam sistem demokrasi. "Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com